Sekretaris DPC PDIP Muba, Yakup Supriyanto, menilai bahwa Putusan MK No. 60 ini merupakan momentum yang sangat penting bagi demokrasi.
“Putusan ini memberi ruang yang lebih luas bagi rakyat untuk benar-benar memilih pemimpin yang memahami kebutuhan mereka,” ujar Yakup.
Ia menambahkan bahwa PDIP di Muba akan memanfaatkan kesempatan ini dengan mengusung pasangan Beni Hernedi sebagai calon Bupati dan Sugondo sebagai calon Wakil Bupati pada Pilkada Muba 2024.
BACA JUGA:Buntut Putusan MK: Pemerintah dan DPR Bersiap Revisi UU Pilkada, Ada Apa di Balik Langkah Ini?
Beni Hernedi, yang dikenal luas oleh masyarakat Muba karena rekam jejaknya sebagai Wakil Bupati dan Plt Bupati dalam dua periode sebelumnya, dianggap sebagai sosok yang memiliki pemahaman mendalam tentang dinamika dan kebutuhan masyarakat setempat.
Pengalamannya di pemerintahan daerah memberikan PDIP keyakinan bahwa Beni Hernedi adalah figur yang tepat untuk memimpin Muba menuju kemajuan yang lebih baik.
Sinergi Kuat untuk Muba yang Lebih Maju
Yakup Supriyanto juga mengungkapkan bahwa kombinasi pengalaman eksekutif Beni Hernedi dan pengalaman legislatif Sugondo, yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPRD Muba, diharapkan akan menciptakan sinergi kuat dalam pemerintahan Muba.
Sugondo, dengan latar belakangnya sebagai legislator, memiliki pengalaman dan wawasan yang luas dalam hal kebijakan publik, yang dianggap sebagai pelengkap ideal bagi Beni Hernedi.
BACA JUGA:Hakim MK Putuskan Usia Minimum Calon Gubernur dan Wakil Gubernur 30 Tahun: Bagaimana Nasib Kaesang?
"Gabungan pengalaman ini diharapkan mampu membawa Kabupaten Muba ke arah yang lebih baik, dengan program-program pembangunan yang lebih terarah dan berkelanjutan," tambah Yakup.
Ia juga menegaskan bahwa dengan dukungan penuh dari DPP PDIP, pasangan ini diyakini akan mampu memenangkan Pilkada di Muba dan melanjutkan program-program bermanfaat bagi masyarakat.
Menjaga Integritas dan Mandiri dalam Kontestasi Politik
PDIP Muba hingga saat ini masih teguh pada prinsipnya untuk berkoalisi dengan rakyat, bukan dengan elit politik yang terlibat dalam transaksi politik.