BISNIS, PALPOS.ID-Pertamina Patra Niaga, unit bisnis Pertamina yang bertanggung jawab dalam distribusi dan penyaluran BBM, terus melanjutkan upayanya untuk mewujudkan subsidi BBM yang tepat sasaran.
Setelah menerapkan sistem pendataan QR Code Pertalite di 41 kota dan kabupaten sejak Juli 2023, Pertamina Patra Niaga kini memperluas pendataan ini ke wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel), mencakup provinsi Lampung, Sumatera Selatan (Sumsel), dan Jambi.
Perluasan pendataan ini adalah bagian dari langkah strategis Pertamina Patra Niaga untuk meningkatkan transparansi dan akurasi dalam pencatatan transaksi BBM bersubsidi.
Dengan penerapan sistem QR Code, diharapkan proses distribusi Pertalite dapat dilakukan secara lebih efektif, mengurangi potensi kecurangan, dan memastikan subsidi sampai kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.
BACA JUGA: Transaksi Belanja Capai 24 Juta Rupiah, UMKM Pertamina SMEXPO Palembang 2024 Raih Manfaat Besar
BACA JUGA: Pertamina Ubah Bekas Galian C Jadi Area Budidaya Ikan Air Tawar di Kampung Kreatif Sugihwaras
Tjahyo Nikho Indrawan, Area Manager Communication, Relation & CSR Pertamina Regional Sumbagsel, menjelaskan bahwa langkah ini diambil untuk mencatat transaksi BBM penugasan dengan lebih baik.
“Ini bukanlah pembatasan, melainkan pendataan yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi. Kami ingin memastikan bahwa subsidi yang diberikan pemerintah untuk Pertalite benar-benar sampai ke tangan masyarakat yang berhak,” ujar Nikho.
Menurut Nikho, pendataan QR Code ini juga berfungsi sebagai alat untuk meminimalisir indikasi kecurangan atau penyalahgunaan BBM subsidi di lapangan.
Dengan data yang lebih akurat, Pertamina Patra Niaga dan pemerintah dapat lebih mudah mengawasi dan mengelola distribusi subsidi.
BACA JUGA: Pastikan Kehandalan Sarfas dan Pelayanan, Komut Pertamina Patra Niaga Tinjau Langsung ke Lapangan
BACA JUGA:Strategi TJSL Pertamina Dukung Keberlanjutan Lingkungan
“Hingga awal September 2024, sekitar 119.594 pengguna Pertalite di wilayah Sumsel telah terdaftar dengan QR Code. Kami terus melakukan evaluasi dan perbaikan agar program ini dapat berjalan dengan baik,” tambahnya.
Kebijakan ini mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk akademisi dan pengamat kebijakan publik. Dr. M. Husni Thamrin, M.Si., akademisi Universitas Sriwijaya sekaligus pengamat kebijakan publik wilayah Sumsel, menilai bahwa kebijakan pendaftaran QR Code untuk subsidi Pertalite adalah langkah penting untuk memastikan subsidi lebih tepat sasaran.
“Kebijakan ini bertujuan agar subsidi hanya diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Ini penting untuk mengurangi pemborosan anggaran negara dan mencegah penyalahgunaan subsidi,” ujarnya.