Pernyataan kontroversial Amien Rais yang menyebut bahwa Jokowi adalah pecinta Partai Komunis Indonesia (PKI) juga tidak luput dari tanggapan.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, dengan tegas membantah klaim tersebut.
Dalam cuitan di akun Twitter pribadinya, Mahfud MD mengoreksi pernyataan Amien Rais terkait Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17 Tahun 2022, yang menurut Amien merupakan bukti bahwa Jokowi meminta maaf kepada PKI.
"Ada koreksi untuk Pak Amien Rais. Yang Bapak katakan bahwa Keppres No. 17 Thn 2022 berisi permintaan maaf Presiden Jokowi kepada PKI itu TIDAK BENAR," tulis Mahfud MD.
Mahfud menjelaskan bahwa Keppres tersebut hanya berisi pengakuan terhadap terjadinya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat di Indonesia atas 13 kasus, dan Presiden Jokowi wajib mengakui hal tersebut sesuai dengan keputusan Komnas HAM.
Lebih lanjut, Mahfud menegaskan bahwa permintaan maaf kepada PKI tidak pernah disetujui oleh pemerintah, dan wacana tersebut telah ditolak sejak awal.
"Sebelum Presiden mengeluarkan Kepres 17 tersebut, memang ada yang usul agar Presiden meminta maaf kepada PKI, tetapi usul itu DITOLAK," ungkap Mahfud.
Mahfud juga menambahkan bahwa wacana penulisan ulang sejarah 1965/1966 oleh pemerintah juga ditolak.
Pemerintah, menurutnya, memberikan kebebasan kepada universitas atau lembaga riset untuk melakukan penelitian ilmiah terhadap sejarah tersebut, tanpa campur tangan pemerintah.
Fenomena Apel Akbar dan Tudingan yang Mengemuka
Isu apel akbar Pasukan Berani Mati Jokowi dan pernyataan Amien Rais yang menyertainya telah menambah panas suasana politik menjelang akhir masa jabatan Presiden Jokowi.
Meskipun banyak pihak yang meragukan kebenaran dari rencana apel tersebut, isu ini tetap menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat.
Di sisi lain, tudingan Amien Rais yang mengarah pada Jokowi sebagai pecinta PKI juga terus mendapat bantahan, baik dari kalangan pemerintah maupun masyarakat umum.
Mahfud MD menjadi salah satu tokoh yang dengan tegas membantah klaim tersebut, dengan memberikan penjelasan yang rinci terkait Keppres Nomor 17 Tahun 2022.
Kebenaran mengenai rencana apel akbar ini masih menjadi tanda tanya besar. Namun, satu hal yang pasti, dinamika politik menjelang transisi pemerintahan ini dipastikan akan semakin memanas dalam beberapa bulan ke depan.