PALPOS.ID - Penghasilan Menurun: Gus Ipul Berikan Bansos Kepada Masyarakat Kelas Menengah.
Kondisi perekonomian yang terus berfluktuasi akibat pandemi dan faktor eksternal lainnya, memunculkan tantangan baru bagi masyarakat kelas menengah di Indonesia.
Salah satu masalah yang muncul adalah penurunan pendapatan dan daya beli kelas menengah yang mulai dirasakan dampaknya oleh pemerintah.
Untuk merespons situasi ini, pemerintah tengah mengkaji kebijakan baru, termasuk perluasan cakupan program bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat kelas menengah yang terdampak.
BACA JUGA:Empat Bantuan Sosial (Bansos) Diperkirakan Cair Serentak Akhir Juli 2024
Hal ini disampaikan oleh Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, dalam konferensi pers di kompleks Istana Kepresidenan pada Senin, 30 September 2024.
Dalam pernyataannya, Gus Ipul menjelaskan bahwa program bansos yang selama ini fokus kepada masyarakat berpenghasilan rendah, perlu diadaptasi agar lebih inklusif dan menyasar kelompok yang lebih luas, termasuk kelas menengah yang mulai merasakan tekanan ekonomi.
Fokus pada Pembaruan Data dan Kolaborasi Antar Lembaga
Gus Ipul menekankan bahwa pembaruan data penerima bansos menjadi prioritas utama untuk memastikan bantuan tersalurkan secara tepat sasaran.
“Kami terus berusaha meng-update data lewat Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemensos. Pembaruan ini penting karena data yang kami miliki sangat dinamis dan terus berubah, mengikuti kondisi ekonomi masyarakat,” ujar Gus Ipul.
BACA JUGA:Begini Cara Cek Bansos Rp300 Ribu Bagi Keluarga Pemegang Kartu PKH Menggunakan KTP dan NIK
BACA JUGA:Ini Syarat dan Kriteria Menjadi Peserta Penerima Bansos BPJS Kesehatan PBI 2024
Ia juga menyebutkan bahwa kerja sama antara Kementerian Sosial dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) akan semakin diperkuat, mengingat banyak pekerja sektor informal yang mulai mengalami penurunan penghasilan.
Hal ini, menurutnya, akan memerlukan intervensi lintas kementerian untuk menangani dampak yang lebih luas terhadap kelompok masyarakat tersebut.
“Kami akan bekerja sama dengan Kemenaker, karena situasinya tidak bisa hanya ditangani satu kementerian saja. Ada banyak aspek yang harus diperhatikan, termasuk status pekerjaan dan pendapatan dari sektor informal. Ini menjadi bagian dari kajian yang sedang kami lakukan,” tambahnya.