Kami berharap, dengan pembentukan Kabupaten Minahasa Tengah, masyarakat di wilayah ini dapat menikmati akses yang lebih baik ke layanan publik,” ujar Bupati Minahasa dalam sebuah pernyataan.
Rencana pemekaran ini mendapat dukungan luas dari masyarakat setempat.
Banyak yang berharap bahwa Minahasa Tengah akan menjadi kabupaten yang mandiri dan mampu memanfaatkan potensinya secara maksimal.
Namun, rencana ini juga menghadapi tantangan, termasuk terkait persyaratan administrasi dan anggaran yang harus dipenuhi sebelum pemekaran dapat direalisasikan.
Di sisi lain, pemerintah pusat juga terus mendorong agar rencana ini dilakukan dengan matang dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
Hal ini penting untuk memastikan bahwa pemekaran tidak hanya menjadi proyek ambisius, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat setempat.
Jika rencana ini terealisasi, Kabupaten Minahasa Tengah akan menjadi salah satu kabupaten dengan potensi pertumbuhan yang signifikan di Sulawesi Utara.
Dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang terus bertambah, pemekaran ini diyakini dapat membawa dampak positif dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.
Dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat, menjadi kunci keberhasilan rencana ini.
Selain itu, pemanfaatan potensi lokal, seperti sektor pariwisata, budaya, dan pertanian, diharapkan dapat menjadi pilar utama pembangunan Minahasa Tengah ke depan.
Pemekaran Wilayah Sulawesi Barat: Usulan Pembentukan Dua Kabupaten Baru Muncul ke Permukaan.
Provinsi Sulawesi Barat, yang resmi berdiri pada tahun 2004, merupakan salah satu provinsi termuda di Indonesia.
Meski demikian, isu pemekaran wilayah di provinsi ini telah menjadi perbincangan hangat selama lebih dari satu dekade.
Hal ini didorong oleh harapan masyarakat untuk mempercepat pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan, dan memberikan layanan pemerintahan yang lebih optimal.
Usulan pemekaran wilayah Sulawesi Barat mencakup pembentukan dua kabupaten baru, yakni Kabupaten Balanipa dan Kabupaten Pitu Ulunna Salu (PUS).
Sayangnya, perjuangan panjang ini belum membuahkan hasil akibat moratorium pemekaran daerah yang diberlakukan pemerintah pusat sejak beberapa tahun terakhir.