Dengan menjadi kabupaten mandiri, pelayanan publik di wilayah ini diharapkan menjadi lebih cepat dan efisien, karena pemerintah daerah dapat lebih fokus pada kebutuhan masyarakat setempat.
Peningkatan Infrastruktur
Pemekaran biasanya diikuti dengan pembangunan infrastruktur yang lebih baik, seperti jalan raya, jembatan, fasilitas kesehatan, dan pendidikan.
Peningkatan Lapangan Kerja
Investasi di sektor agrikultur dan pariwisata akan membuka peluang kerja baru bagi masyarakat lokal, sehingga dapat mengurangi angka pengangguran.
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Dengan potensi agrikultur dan pariwisata yang besar, Kabupaten Pidi Sakti dapat meningkatkan PAD melalui pajak dan retribusi dari aktivitas ekonomi di wilayahnya.
Tantangan Pemekaran
Meskipun memiliki banyak potensi, pemekaran Kabupaten Pidi Sakti juga menghadapi berbagai tantangan. Beberapa di antaranya adalah:
Moratorium Pemekaran
Pemerintah pusat saat ini masih menerapkan moratorium pemekaran wilayah. Hal ini menjadi hambatan utama bagi usulan pemekaran Kabupaten Pidi Sakti.
Pendanaan
Proses pemekaran membutuhkan dana yang besar, baik untuk pembentukan pemerintahan baru maupun pembangunan infrastruktur awal.
Koordinasi Antar Wilayah
Pemisahan dari wilayah induk seringkali menimbulkan permasalahan koordinasi, terutama dalam pembagian aset dan sumber daya.
Masyarakat di wilayah Pidi Sakti sangat mendukung pemekaran ini.
Mereka berharap, dengan terbentuknya kabupaten baru, pembangunan di wilayah mereka dapat berjalan lebih cepat dan merata.
Pemerintah Kabupaten Pidie sendiri juga menyatakan dukungannya terhadap pemekaran ini, asalkan semua persyaratan administratif dan teknis dapat terpenuhi.
Jika Kabupaten Pidi Sakti berhasil menjadi DOB, hal ini akan menjadi langkah besar dalam mendukung pembangunan Aceh secara keseluruhan.
Dengan pengelolaan yang baik, kabupaten ini dapat menjadi contoh sukses pemekaran wilayah di Indonesia, terutama dalam pengembangan agrikultur dan pariwisata.
Pemekaran Wilayah Sulawesi Selatan: Usulan Pembentukan Tiga Provinsi Baru untuk Pelayanan Publik.
Pemekaran wilayah terus menjadi salah satu topik penting dalam diskusi pembangunan Indonesia, termasuk di Sulawesi Selatan.
Provinsi yang kaya akan potensi sumber daya alam ini menghadapi tantangan besar dalam pemerataan pembangunan dan pelayanan publik.