Tolak pengangkatan paruh waktu, para peserta menuntut pengangkatan full-time berdasarkan masa kerja.
Menanggapi aspirasi massa tersebut, Ketua Komisi I DPRD Lubuklinggau, Abdul Nasir, menemui massa dan menyatakan pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk mengeksekusi tuntutan tersebut.
Namun, ia berjanji akan menyampaikan aspirasi para demonstran kepada Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKSDM) Kota Lubuklinggau.
“Kami memahami keluhan dan tuntutan rekan-rekan. Kami akan segera berkoordinasi dengan BKSDM untuk membahas solusi yang bisa diberikan,” ujar Abdul Nasir.
Aksi berjalan damai dengan pengamanan ketat dari pihak kepolisian.
Para peserta berharap pemerintah daerah dan pusat segera memberikan kejelasan atas tuntutan mereka, terutama terkait pengangkatan full-time yang dianggap lebih layak untuk mengakomodir masa kerja dan kontribusi mereka selama ini.
Aksi ini mencerminkan keresahan tenaga honorer yang membutuhkan perhatian serius pemerintah, terutama dalam mengimplementasikan kebijakan ASN yang lebih berpihak kepada tenaga kerja non-ASN.*