MUARA ENIM,PALPOS.ID - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Muara Enim sebagai termohon memberikan jawaban dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, bahwa gugatan pemohon
perkara pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim nomor perkara 83/PHPU.BUP-XXIII/2025, telah keliru dan tidak mendasar.
Dalam sidang dengan agenda mendengarkan jawaban termohon keterangan pihak terkait dengan keterangan Bawaslu, diketuai Panel Hakim Dalam penanganan PHPUKADA 2024, yakni Panel Satu diketuai Dr Suhartoyo SH MH didampingi Dr Daniel Yusmic Pancastaki Foekh SH MH dan Prof Dr M Guntur Hamzah SH MH, Selasa 21 Januari 2025.
Kuasa hukum Termohon, (KPU Muara Enim) Khoirozi SH MH, menegaskan bahwa Pemohon telah keliru dan tidak mendasar karena dalam permohonannya menyebut KPU Muara Enim diantarnya tidak transparan, pemilih ganda, tidak netral, politik uang dan meminta pilkada ulang.
BACA JUGA:Ayah Pembakar Anak Terancam Hukuman 15 Tahun Penjara Mengaku Tidak Sengaja Membakar Anaknya
BACA JUGA:Henky Sampaikan Progres Capaian 10 Indikator Prioritas Pembangunan
Dijelaskannya, pelaksanaan Pilkada Muara Enim ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai hari ini telah sampai tahap perhitungan suara terakhir sekalipun diperselisihkan di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI)
Lanjutnya, disebutkan bahwa KPU Kabupaten Muara Enim menolak bahwa hasil perhitungan suara
seolah-olah ditutupi dan tidak dipublikasikan. Selanjutnya, sebutkan bahwa terjadi pemilih ganda dalam pilkada Muara Enim.
Pada kenyataannya dan telah disampaikan kepada majelis hakim, KPU Muara Enim sangat transparan untuk publik. Dan KPU Muara Enim selaku penyelengara bersikap netral melayani semua pasangan calon. "Itu yang kita sampaikan sidang hari ini," ujar Khoirozi kepada awak media.
BACA JUGA:Kejari Muara Enim Gelar Apel Integritas Menuju WBK
BACA JUGA:Anggota DPRD Muara Enim Pertanyakan Korban Luka Bakar Tidak Ditanggung BPJS
Menurutnya, terkait tuntutan dari Paslon Nomor 3 HNU-LIA meminta pilkada ulang sama sekali tidak mendasar dan tidak terbukti menurut KPU Muara Enim. Disaat pelaksanaan pemungutan suara dalam keadaan kondusif, tidak ada huru hara, tidak ada bencana alam.
"Semuanya alasan untuk PSU itu, sangat tidak mendasar. Mengenai terhadap money politik tuduhan terhadap pasangan calon nomor 2, sampai hari ini KPU Muara Enim tidak menerima rekomendasi dari Bawaslu tentang money politik, termasuk manipulasi suara dan sebagainya," jelas Khoirozi.
Apalagi, sambung Khoirozi, tingkat keberhasilan Pilkada di Muara Enim ini terutama tingkat partisipasi mencapai 68 persen.