PALPOS.ID - Pemekaran Wilayah Sulawesi Tenggara: Calon Provinsi Kepulauan Buton Terhambat Moratorium DOB.
Wacana pembentukan Provinsi Kepulauan Buton sebagai hasil pemekaran dari Provinsi Sulawesi Tenggara telah menjadi topik hangat selama beberapa tahun terakhir.
Ide ini mendapatkan dukungan luas dari masyarakat setempat, tokoh adat, dan pemerintah daerah.
Namun, realisasi dari usulan tersebut hingga kini masih menemui hambatan besar, yakni moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB) yang diterapkan oleh pemerintah pusat.
BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Sulawesi Tenggara: 7 Potensi Sumber Daya Alam Calon Ibu Kota Provinsi Muna Raya
BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Sulawesi Tenggara: Mengintip Batas Wilayah Calon Ibu Kota Provinsi Muna Raya
Wacana pembentukan Provinsi Kepulauan Buton bukanlah hal baru.
Proses ini telah berlangsung sejak bertahun-tahun yang lalu, dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat dan pemerintah daerah.
Seluruh persyaratan administrasi, termasuk kajian akademis, dokumen pendukung, serta rekomendasi dari pemerintah daerah, telah disiapkan dan diserahkan kepada pemerintah pusat serta Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).
Dukungan penuh juga diberikan oleh Sultan Buton dan tokoh masyarakat setempat.
BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Sulawesi Tenggara: Calon Provinsi Muna Raya untuk Pemerataan Pembangunan
BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Sulawesi Tenggara: Usulan Pembentukan 2 Provinsi Baru Terus Diperjuangkan
Salah satu argumen utama yang diajukan adalah luasnya cakupan wilayah Sulawesi Tenggara yang dinilai terlalu besar untuk dikelola secara efektif.
Dengan memisahkan wilayah Kepulauan Buton menjadi provinsi sendiri, diharapkan pelayanan publik dan pembangunan daerah dapat lebih fokus dan terarah.
Selain itu, potensi sumber daya alam dan pariwisata yang melimpah di Kepulauan Buton menjadi modal besar untuk menjadikan daerah ini mandiri secara ekonomi.