BACA JUGA:Jokowi Kritik Instruksi Megawati: Retret Kepala Daerah Adalah Tugas Pemerintahan
BACA JUGA:Retret Kepala Daerah di Magelang: Antara Instruksi Partai dan Tanggung Jawab Nasional
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tampak bersama Staf Ahli Kementerian Dalam Negeri Herry Heryawan yang mengenakan batik.
Beberapa kepala daerah lainnya terlihat mengenakan seragam Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), seragam resmi yang dikenakan peserta retret.
Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, termasuk salah satu kepala daerah yang hadir dalam pertemuan internal PDIP tersebut.
Namun, hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi apakah mereka akan mengikuti agenda retret di Akademi Militer Magelang.
BACA JUGA:Megawati Soekarnoputri Instruksikan Kepala Daerah PDIP Tunda Retret di Akmil Magelang
BACA JUGA:Bupati Toha Ikuti Retret di Magelang Wabup Rohman Langsung Ngantor ke Pemda
Masinton Pasaribu, salah satu kader senior PDIP, menegaskan bahwa pertemuan tersebut bertujuan untuk mengoordinasikan langkah kader-kader PDIP yang menjabat sebagai kepala daerah.
“Kami berkumpul untuk membahas perkembangan terbaru dan menunggu kepastian apakah kami bisa bergabung dalam retret ini. Prinsipnya, kami siap mengikuti, tinggal menunggu keputusan final,” ujar Masinton.
PDIP: Tetap Menjalin Hubungan dengan Pemerintah, tetapi Berpegang pada Sikap Politik Partai
Masinton menegaskan bahwa dalam konteks pemerintahan, PDIP tetap menjalin hubungan baik dengan pemerintah pusat.
BACA JUGA:Effendi Simbolon Minta Megawati Mundur, PDIP Tuding Ada Upaya
BACA JUGA:Megawati Tegaskan Dukungan Penuh untuk Hasto Kristiyanto dalam Kasus di KPK
Namun, dalam ranah politik, partai memiliki garis kebijakan sendiri yang harus diikuti oleh seluruh kadernya.
“Sebagai kader PDIP, kami tetap tunduk pada keputusan Presiden dalam aspek pemerintahan. Namun, dalam keputusan politik, kami mengikuti garis kebijakan partai,” imbuhnya.
Ketidakhadiran beberapa kepala daerah dari PDIP di retret ini memunculkan spekulasi terkait dinamika politik antara PDIP dan pemerintah pusat.