Meskipun dukungan terhadap pemekaran ini cukup besar, masih ada beberapa tantangan yang harus dihadapi, di antaranya:
Moratorium Pemekaran Daerah
Pemerintah pusat masih memberlakukan moratorium pemekaran wilayah, sehingga banyak usulan daerah otonomi baru tertahan.
Diperlukan strategi dan lobi politik yang kuat agar usulan ini bisa mendapat pengecualian.
Ketersediaan Anggaran
Pembentukan daerah otonomi baru membutuhkan biaya besar untuk pembangunan infrastruktur dan pemerintahan.
Pemerintah daerah harus mampu menunjukkan rencana anggaran yang realistis dan berkelanjutan.
Persiapan Infrastruktur dan SDM
Untuk menjadi kabupaten yang mandiri, Toraja Barat perlu memiliki fasilitas pemerintahan, pendidikan, dan kesehatan yang memadai.
Selain itu, perlu ada peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) untuk mengelola pemerintahan daerah yang baru.
Meski masih ada berbagai tantangan, optimisme masyarakat terhadap pembentukan Kabupaten Toraja Barat tetap tinggi.
Dengan kerja sama antara pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan dukungan dari DPRD serta pemerintah pusat, harapan agar pemekaran ini segera terealisasi semakin besar.
Jika Kabupaten Toraja Barat benar-benar terbentuk, maka diharapkan dapat membawa perubahan positif bagi masyarakat di wilayah tersebut.
Peningkatan layanan publik, pertumbuhan ekonomi, dan pelestarian budaya lokal menjadi tujuan utama dari pemekaran ini.
Oleh karena itu, semua pihak harus terus mendorong dan mengawal proses pemekaran ini agar dapat terwujud dalam waktu yang tidak terlalu lama.