Dengan kehadiran pemerintah daerah yang baru, masyarakat di daerah pedalaman memiliki akses yang lebih mudah terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.
Meski pemekaran telah membuka peluang, tantangan yang dihadapi tidak sedikit.
Permasalahan utama terletak pada ketersediaan anggaran, sumber daya manusia aparatur, serta pembangunan infrastruktur yang belum merata.
Beberapa kabupaten baru bahkan masih bergantung pada dana pusat karena pendapatan asli daerah (PAD) belum optimal.
Kondisi geografis Kalimantan Tengah yang didominasi hutan dan sungai juga memperlambat pembangunan jalan dan jembatan.
Namun demikian, semangat otonomi daerah tetap menjadi kunci. Setiap kabupaten didorong untuk memaksimalkan potensi lokal, mendorong investasi, dan memperkuat kapasitas kelembagaan.
Rencana Pemekaran Selanjutnya: Masih Menunggu Lampu Hijau
Meski telah membentuk delapan kabupaten baru pada 2002, aspirasi pemekaran wilayah di Kalimantan Tengah belum sepenuhnya selesai.
Beberapa daerah masih mengusulkan pembentukan kabupaten baru, termasuk wacana pembentukan provinsi baru seperti Provinsi Kotawaringin, yang telah mencuat sejak beberapa tahun terakhir.
Namun, semua rencana tersebut masih terganjal oleh moratorium pemekaran daerah otonomi baru (DOB) yang diberlakukan pemerintah pusat sejak 2014.
Pemerintah pusat beralasan bahwa sebelum pemekaran baru dilakukan, perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap DOB yang sudah ada.
Masyarakat Kalimantan Tengah kini hanya bisa berharap bahwa pemerintah pusat membuka kembali peluang tersebut, terutama untuk daerah-daerah yang secara ekonomi, sosial, dan infrastruktur telah memenuhi kriteria sebagai daerah otonom baru.
Pemekaran wilayah Kalimantan Tengah yang terjadi pada 2002 adalah salah satu contoh sukses dari desentralisasi pemerintahan yang dilakukan secara terencana dan legal.
Kedelapan kabupaten baru tersebut kini telah berperan penting dalam mendorong pembangunan daerah, walaupun tantangan masih membentang luas.
Langkah ini seharusnya menjadi inspirasi bagi daerah lain di Indonesia untuk terus memperjuangkan pemerataan pembangunan.
Namun, penting juga untuk memastikan bahwa pemekaran bukan hanya menambah beban anggaran, melainkan menjadi solusi jangka panjang untuk kesejahteraan masyarakat.