SEKAYU, PALPOS.ID – Pemkab Musi Banyuasin kembali unjuk kesiapan sebagai Kabupaten Layak Anak.
Masuk dalam verifikasi lapangan dari Kemen PPPA RI, Pemkab Muba optimis bisa melampaui capaian Madya dan mengincar predikat Utama atau bahkan Nindya pada 2025.
Hal ini dibuktikan dengan antusiasme tinggi jajaran Pemkab Muba saat mengikuti kegiatan Verifikasi Lapangan Hybrid (VLH) Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Tahun 2025, Rabu (23/04/2025) yang digelar secara virtual oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) RI di Ruang Serasan Sekate.
Kegiatan tersebut secara resmi dibuka oleh Wakil Bupati Muba Rohman yang menyampaikan optimisme Muba bisa melampaui predikat Madya dan naik ke tingkat Utama bahkan Nindya, sebagaimana pernah diraih pada 2021.
BACA JUGA:Pemkab Muba Jemput Bola ke Komdigi, Usul Percepat Atasi 56 Desa 72 Titik Blankspot
BACA JUGA:Bupati Muba Audiensi dengan Wamenkes: Usulkan RSUD Sekayu Siap Menjadi Rujukan Layanan Kanker
“Kami ingin lebih dari sekadar memenuhi indikator, kami ingin mewujudkan Kabupaten Layak Anak yang sesungguhnya.
Dengan kolaborasi lintas sektor dari OPD, lembaga vertikal, dunia usaha, media massa, hingga tokoh masyarakat dan anak-anak sendiri kami yakin Muba mampu menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal,” tegas Wabup dalam sambutannya.
Ia juga menekankan bahwa verifikasi ini bukan semata pengumpulan data, melainkan ajang untuk membuktikan bahwa kebijakan ramah anak berjalan nyata di lapangan.
“Kami ingin menunjukkan bahwa komitmen itu hidup di setiap kebijakan, program, dan tindakan nyata,” tambahnya.
BACA JUGA:DPPPA Muba Gelar Pemeriksaan Pap-Smear dan Donor Darah
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, tim verifikasi dari Kemen PPPA RI seperti Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Adin Bonar, Asisten Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Pemerintah Hak Anak Fatahillah, serta Kepala DPPPA Provinsi Sumatera Selatan Fitriani.
Fatahillah menyampaikan apresiasi atas langkah maju Muba dalam membentuk Tim Gugus Tugas KLA dan menjalankan berbagai inisiatif perlindungan anak.
“Langkah ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah untuk mendorong pemenuhan hak-hak anak sebagai tanggung jawab bersama,” ujarnya.