Inspektur Jenderal
Deputi di lembaga non-kementerian
Staf ahli menteri
Kepala Dinas di provinsi maupun kabupaten/kota
Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota
Kepala Biro di kementerian
Direktur di bawah Dirjen
BACA JUGA:Aspirasi Pemekaran Wilayah NTT: Semangat Pembentukan Calon Kabupaten Alor Timur Makin Membara
BACA JUGA:Aspirasi Pemekaran Wilayah NTT: Calon Kabupaten Pantar Kian Dinanti Wujudnya
Perubahan ini diharapkan dapat memperkuat sistem merit dan memberikan peluang bagi ASN daerah yang berkompeten untuk berkarier di tingkat pusat.
Meski bertujuan memperkuat sistem merit, revisi ini menuai kritik dari berbagai pihak.
Guru Besar Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada (UGM), Agus Pramusinto, menilai bahwa perubahan kewenangan mutasi atau rotasi jabatan ASN pada tingkat eselon II ke pemerintah pusat tidak menyelesaikan persoalan pelanggaran netralitas ASN.
Agus menyoroti bahwa masalah utama terletak pada pejabat pembina kepegawaian (PPK), bukan pada ASN secara individu.
BACA JUGA:Pemekaran Wilayah NTT: Aspirasi Pembentukan Kabupaten Adonara Mimpi Lama Masyarakat Setempat
BACA JUGA:Aspirasi Pemekaran Wilayah NTT: Calon Kota Maumere, Harapan Baru dari Kabupaten Sikka
Ia juga menekankan pentingnya penguatan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sebagai lembaga independen yang mengawasi ASN dan pelaksanaan meritokrasi birokrasi.