Menko Zulhas Tegaskan Bansos Bisa Disalurkan Lewat Koperasi Desa Merah Putih, Gandeng BUMN

Selasa 20-05-2025,15:45 WIB
Reporter : Bambang
Editor : Yen_har

BACA JUGA:Afgan Disindir Maia Estianty Punya Saingan 'Kembaran Vokal', Responnya Bikin Meleleh

BACA JUGA:Pemegang NIK KTP Ini Gagal Dapat Bansos PKH dan BPNT Tahap 2 Tahun 2025: Ini Penyebabnya!

Untuk menjamin kelancaran distribusi, pemerintah akan melibatkan BUMN strategis seperti Perum Bulog, ID Food, hingga Pertamina.

80.000 KopDes Merah Putih akan Diperkuat dengan Dana dan Sistem Digital

Target pemerintah adalah membentuk 80.000 koperasi desa/kelurahan di seluruh Indonesia. 

Untuk memastikan kelangsungan operasional, setiap koperasi akan diberikan plafon pinjaman sebesar Rp3 miliar dari bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Selain itu, sistem digital dan manajemen KopDes akan dikelola secara profesional melalui dukungan teknologi dari PT Telkom Indonesia (Persero). 

BACA JUGA:Pemegang NIK KTP Ini Gagal Dapat Bansos PKH dan BPNT Tahap 2 Tahun 2025: Ini Penyebabnya!

BACA JUGA:5 Aturan Baru bagi KPM untuk Mendapat Bansos PKH dan BPNT Tahap Kedua 2025: Penerima Bantuan Harus Paham

Zulhas menyebutkan bahwa Telkom akan membangun sistem digitalisasi agar seluruh transaksi dan pendataan bansos bisa berlangsung transparan dan akuntabel.

“Ini perlu dibangun sistemnya. PT Telkom Indonesia akan bantu. COO-nya Pak Dony Oskaria juga sudah siap. Jadi di koperasi tidak boleh ada uang tunai, kecuali untuk operasional harian,” jelasnya.

Kolaborasi Kuat Pemerintah dan BUMN

Zulhas menekankan bahwa kolaborasi antar lembaga pemerintah, BUMN, dan koperasi desa menjadi kunci utama keberhasilan dari program ini. 

Pemerintah bahkan sudah membentuk Satuan Tugas Nasional Pembentukan KopDes Merah Putih, di mana Zulhas didapuk sebagai Ketua.

BACA JUGA:5 Bansos Cair Maret 2025, Termasuk Dana PIP Termin 1 yang Masuk ke Rekening Penerima

BACA JUGA:Cara Daftar Bantuan Sosial dan Jenis Bansos yang Bisa Didapatkan

Menurutnya, KopDes tidak hanya berperan sebagai entitas ekonomi, tetapi juga sebagai perpanjangan tangan negara dalam mewujudkan ketahanan pangan, keadilan sosial, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat desa.

Tahapan Implementasi: Launching Nasional 12 Juli 2025

Kategori :