PALPOS.ID - Audiensi Dewan Pers: Koalisi Cek Fakta Serukan Perlindungan Pemeriksa Fakta dari Ancaman yang Semakin Meningkat.
Dalam situasi media digital yang semakin kompleks dan penuh tantangan, peran pemeriksa fakta atau fact-checker menjadi ujung tombak dalam melawan disinformasi.
Namun ironisnya, para pemeriksa fakta justru kini menghadapi ancaman yang makin intensif, baik dari sisi hukum, fisik, hingga serangan digital.
Menyikapi kondisi ini, Koalisi Cek Fakta Indonesia — yang terdiri dari Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO) — melakukan audiensi resmi dengan Dewan Pers pada Senin, 3 Juni 2025.
BACA JUGA:Google News Showcase Diluncurkan di Indonesia, AMSI Desak Platform Digital Lain Ikut Berkontribusi
BACA JUGA:Rakerwil Perdana AMSI Sumsel: Menyusun Roadmap Media Siber Sumsel Empat Tahun ke Depan
Audiensi yang mengangkat tema "Dengar Pendapat dengan Pemangku Kepentingan dalam Rangka Perlindungan Pemeriksa Fakta" ini bertujuan menyuarakan perlindungan bagi para pemeriksa fakta di Indonesia yang rentan menjadi korban kekerasan dan kriminalisasi akibat kerja-kerja jurnalistik mereka dalam melawan hoaks dan disinformasi.
Ancaman Terhadap Pemeriksa Fakta Kian Nyata dan Sistematis
Dalam pertemuan tersebut, Koalisi Cek Fakta memaparkan hasil survei internal terhadap 38 pemeriksa fakta dari berbagai media daring di Indonesia.
Temuannya cukup mencemaskan: sejumlah 26,3% responden atau 10 orang menyatakan pernah mendapat ancaman langsung.
Bentuk ancaman yang mereka hadapi pun beragam, mulai dari intimidasi verbal, doxing (pembocoran data pribadi), hingga tekanan hukum melalui Undang-Undang ITE.
BACA JUGA:AMSI Dukung Penguatan Fungsi dan Peran Dewan Pers di Era Digital: Harapan Baru untuk Dunia Pers
BACA JUGA:Kisah Kelam Balas Dendam di Balik Proyek Muratara, Ini Cerita Makmur Nekat Tikam Hamsi
Salah satu kasus nyata terjadi pada tim pemeriksa fakta dari media Liputan6.com, di mana doxing menyebabkan jurnalis mereka harus mengungsi ke rumah aman dan mengadukan kasusnya ke Komnas HAM.
Bahkan, ada pula yang memilih mengundurkan diri dari profesi karena tekanan yang dirasakan sangat berat secara psikologis maupun sosial.