Kota ini diharapkan menjadi pusat administrasi dan perdagangan yang efisien di Talaud.
Meski memiliki potensi besar, pemekaran wilayah di Sulawesi Utara juga menghadapi tantangan, terutama dalam hal kesiapan infrastruktur dan pembiayaan.
Pemerintah daerah harus memastikan bahwa setiap calon DOB memiliki sumber pendapatan yang memadai untuk mengelola wilayahnya.
Di sisi lain, pemerintah pusat perlu memberikan dukungan berupa dana alokasi khusus serta bimbingan teknis untuk membantu daerah baru beradaptasi dengan status otonomi.
Dengan pendekatan yang terencana, pemekaran ini diharapkan tidak hanya mempercepat pelayanan publik tetapi juga menciptakan pemerataan pembangunan di seluruh Sulawesi Utara.
Pemekaran wilayah bukan sekadar langkah administratif, tetapi sebuah investasi jangka panjang untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara.
Semoga langkah ini menjadi pemacu pembangunan yang merata dan berkelanjutan.