Wilayah yang lebih kecil mempermudah pengawasan dan manajemen pemerintah daerah.
Namun, manfaat ini harus diimbangi dengan risiko, seperti:
Beban anggaran:
Pemekaran membutuhkan dana besar untuk membangun infrastruktur, fasilitas pemerintahan, dan lainnya.
Kesiapan sumber daya manusia:
Pemerintah daerah baru harus memastikan ada cukup tenaga kerja yang kompeten.
Masalah administrasi:
Pemekaran sering kali memicu konflik administratif dan birokrasi.
Pemekaran wilayah di Kalimantan Tengah harus melalui kajian yang komprehensif.
Pemerintah pusat dan daerah perlu bekerja sama untuk memastikan setiap wilayah yang dimekarkan memiliki infrastruktur, anggaran, dan sumber daya manusia yang memadai.
Keberhasilan pemekaran ini tidak hanya tergantung pada pemisahan administratif, tetapi juga pada kemampuan pemerintah untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Jika dilakukan dengan tepat, pemekaran ini bisa menjadi langkah besar menuju pemerataan pembangunan di Kalimantan Tengah.