Kritik utama terhadap pemekaran ini berkaitan dengan:
Anggaran
Biaya besar yang dibutuhkan untuk membangun infrastruktur pemerintahan baru.
Stabilitas Sosial
Kekhawatiran terhadap potensi perpecahan sosial akibat perubahan administratif.
Sumber Daya Manusia
Kesiapan birokrasi dalam mengelola daerah otonomi baru.
Hingga saat ini, wacana pemekaran masih dalam tahap pengkajian oleh DPRD Sulawesi Utara serta menunggu keputusan dari pemerintah pusat.
Pemekaran wilayah di Sulawesi Utara merupakan isu yang kompleks dan membutuhkan kajian mendalam.
Dengan berbagai peluang dan tantangan yang ada, keputusan akhir harus mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan administrasi secara komprehensif.