Menurutnya, transformasi birokrasi tidak lepas dari integrasi teknologi dalam proses pelayanan publik.
BACA JUGA:PMI Sumsel dan PWNU Kolaborasi Gelar Donor Darah di Ponpes Aulia Cendekia
BACA JUGA:Kanwil Kemenkum Sumsel Serahkan Pencatatan Hak Cipta Motif Batik Lapas Perempuan Palembang
“Pemimpin harus mampu mengelola tim dan teknologi sekaligus. Adaptasi digital bukan lagi pilihan, tetapi kewajiban,” ujar Erna.
Ia juga menekankan pentingnya kemampuan komunikasi publik dan personal branding bagi pejabat struktural.
ASN, katanya, perlu membangun citra profesional yang kredibel, baik di lingkungan kerja maupun media sosial.
“Bangun kepercayaan publik dengan komunikasi yang terbuka, profesional, dan transparan. Kepercayaan adalah fondasi pelayanan,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala BPSDMD Sumsel, Prof. Dr. H. M. Edwar Juliartha, menjelaskan bahwa pelatihan ini berlangsung sejak 7 Juli hingga 28 Oktober 2025.
Total peserta berjumlah 28 orang yang berasal dari 17 kabupaten/kota di Sumsel, serta satu peserta dari Provinsi Jambi.
Ia berharap alumni pelatihan dapat menerapkan proyek perubahan yang telah dirancang selama diklat ke dalam unit kerja masing-masing.
Penutupan kegiatan turut dihadiri Kepala Kantor Regional VII BKN Palembang, Heni Sri Wahyuni, serta Kepala BKPSDM dari berbagai kabupaten/kota se-Sumsel.
Acara berlangsung khidmat dengan semangat kolaboratif untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif dan modern.
Dengan berakhirnya pelatihan ini, Pemerintah Provinsi Sumsel berharap munculnya pemimpin daerah yang mampu membawa birokrasi lebih inovatif, berintegritas, dan siap bersaing dalam era digitalisasi pelayanan publik.