Ibu kota Kabupaten Jampang direncanakan berada di Kecamatan Jampang Tengah, yang dianggap sebagai titik tengah dan wilayah strategis di antara kecamatan-kecamatan pendukung.
Sejarah Panjang Perjuangan Pemekaran Wilayah Sukabumi
Aspirasi pemekaran Kabupaten Sukabumi bukanlah gerakan yang lahir seketika.
Menurut Wibowo Hadikusumah, Ketua Presidium Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) Kabupaten Sukabumi Utara, perjuangan telah dimulai sejak awal tahun 2000.
Beberapa organisasi dibentuk untuk mendorong percepatan pemekaran wilayah, seperti Formasip, BP3KS Cicurug, MAP Cibadak, serta Forumsja di wilayah Jampang.
Momen penting terjadi pada Maret 2003, ketika lembaga-lembaga ini melebur menjadi satu dalam wadah Presidium Kabupaten Sukabumi Utara.
Tak hanya berhenti di tataran lokal, perjuangan mereka juga menembus gedung DPR RI.
Pada 2 September 2015, CDOB KSU bahkan sempat menggelar rapat penting bersama Komisi II DPR RI.
Bahkan, menjelang akhir masa jabatan DPR dan Presiden pada 29 September 2014, pemekaran hampir berhasil diwujudkan.
Namun karena adanya moratorium dari pemerintah pusat, rencana tersebut terpaksa tertunda.
Kendala Moratorium dan Harapan kepada Pemerintah Pusat
Hingga kini, moratorium pemekaran DOB masih menjadi penghalang utama.
Pemerintah pusat beralasan bahwa beban fiskal negara menjadi salah satu faktor utama belum dicabutnya kebijakan ini.
Wibowo menjelaskan bahwa memang tidak ada angka pasti mengenai biaya pembentukan daerah otonomi baru.
Namun, estimasi anggaran untuk memulai roda pemerintahan baru di dua kabupaten tersebut cukup besar.
Meski demikian, pihaknya telah menyiapkan langkah antisipatif berupa dukungan dana dari pemerintah provinsi dan kabupaten.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan kesiapannya menggelontorkan Rp5 miliar sebagai dana stimulan jika pemekaran Sukabumi Utara disetujui.
Sementara itu, Pemkab Sukabumi juga siap mengucurkan dana awal sebesar Rp2,5 miliar.