PALEMBANG, PALPOS.ID - Pemerintah Kota Palembang tengah menyiapkan langkah besar dalam optimalisasi pemanfaatan gedung Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melalui penataan ulang dan penggabungan sejumlah kantor menjadi perkantoran terpadu.
Wali Kota, Ratu Dewa, menjelaskan bahwa kebijakan ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi, menekan biaya operasional, serta memperkuat koordinasi lintas OPD.
Dikatakan Ratu Dewa, penataan ulang ini dilakukan dengan menggabungkan beberapa kantor OPD ke dalam satu gedung atau kompleks perkantoran bersama.
Dengan konsep kantor bersama, diharapkan terjadi penghematan biaya operasional seperti listrik, pemeliharaan, kebersihan, keamanan, hingga jaringan internet.
BACA JUGA:Sekda Palembang: Keluarga Kunci Utama Tanamkan Nilai Luhur Pancasila
BACA JUGA:Wajah Baru Benteng Kuto Besak, Siap Jadi Landmark Baru dan Ruang Publik Modern di Jantung Palembang
"Selain itu, fasilitas bersama seperti ruang rapat, toilet, lobby, kantin, taman, dan parkir akan lebih optimal digunakan,” ujar Ratu Dewa, Senin (10/11/2025).
Ia juga menegaskan bahwa penggabungan OPD dalam satu kawasan akan memudahkan koordinasi, baik antarpegawai maupun dengan masyarakat.
“Pelayanan akan lebih efektif dan efisien karena semua unit terkait berada dalam satu area.
Ini bukan hanya mempermudah pegawai dalam bekerja, tapi juga memudahkan masyarakat yang membutuhkan layanan lintas OPD,” tambahnya.
BACA JUGA:Warga Sambut Antusias, Pemkot Palembang dan HIPMI Gelar Pasar Murah di Griya Borang Indah
BACA JUGA:Bantu Masyarakat Lewat Pasar Murah, HIPMI Salurkan 3 Ton Telur Murah di Palembang
Adapun rencana penataan dan penggabungan gedung OPD tersebut meliputi:
A. Penggabungan kantor Dukcapil, Kesbangpol, Perindustrian, Pariwisata, dan Dispora dalam satu gedung perkantoran bersama di Kompleks MPP PTSP Jakabaring.
B. Penggabungan kantor DLH, PUPR, dan Perkimtan menjadi satu kompleks perkantoran di Kantor DLH Sukarela.