Feby berjanji akan segera berkoordinasi dengan Gubernur Sumsel untuk meninjau kembali kebijakan tersebut. Menurutnya, aksesibilitas adalah prioritas bagi penyandang disabilitas.
BACA JUGA:Kanwil Kemenkum Sumsel Sosialisasikan KUHP Baru di Kabupaten Muara Enim
Hunian vertikal (tangga) dinilai akan sangat menyulitkan mobilitas anggota Pertuni dalam beraktivitas sehari-hari.
Selain masalah hunian, Feby juga menyambut hangat keinginan anggota Pertuni untuk dilibatkan dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Hal ini sejalan dengan visi PKK dalam memberdayakan ekonomi keluarga.
Sementara Ketua DPD Pertuni Sumsel, Iwan Susanto, menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang mendalam atas kunjungan ini. Ia menjelaskan bahwa saat ini Pertuni menaungi banyak aspirasi, mulai dari bidang kesehatan hingga lapangan kerja.
"Kami memiliki unit usaha klinik pijat yang menampung 60 karyawan tunanetra. Selain itu, kami juga aktif dalam kegiatan kerajinan tangan dan pengajian.
Namun, kami sangat berharap bisa berkolaborasi lebih jauh dengan PKK, terutama di bidang UMKM agar kami tidak hanya bergantung pada klinik pijat saja," ungkap Iwan.
Pihak Pertuni juga telah mulai membekali anggota perempuan dengan pelatihan pijat kecantikan dan kerajinan tangan.
“Hadirnya TP PKK Sumsel diharapkan menjadi pintu pembuka bagi kolaborasi yang lebih luas, sehingga anggota Pertuni dapat lebih mandiri dan berdaya di tengah masyarakat,” katanya.