MUARA ENIM, PALPOS.CO - Wakil Bupati (Wabup) Muara Enim Hj Sumarni, secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Muara Enim Tahun 2026 di Kecamatan Rambang, Senin 26 Januari 2026.
Pada rapat yang diisi pemaparan dari OPD teknis dilanjutkan penyampaian aspirasi masyarakat tersebut disaksikan langsung Sekretaris Daerah Ir Yulius MSi beserta sejumlah para Kepala OPD, Camat dan kepala desa serta masyarakat.
Wabup Hj Sumarni menekankan bahwa 20 program unggulan Kabupaten Muara Enim yang terangkum dalam tagline MEMBARA Muara Enim Bangkit Rakyat Sejahtera, Maju dan Berkelanjutan.
Mulai dari sembako murah, berobat dan BPJS gratis, seragam sekolah gratis, hingga penciptaan 10.000 lapangan kerja baru harus menjadi pedoman bersama dan disinkronkan dengan usulan masyarakat yang paling mendesak dan relevan dengan kebutuhan lokal.
BACA JUGA:NOVIAR : Bentuk Gardu di Kecamatan dan Bina Klub-klub Domino
BACA JUGA:Wabup Ajak Alumni 'Kampus Tembesu' Bersatu Bangun Daerah
"Musrenbang Kecamatan bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan wadah penting untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung," tegasnya.
Ia meminta para camat, kepala desa, dan seluruh perangkatnya agar benar-benar memprioritaskan usulan masyarakat yang paling mendesak, seperti kebutuhan dasar, peningkatan infrastruktur desa, serta dukungan bagi UMKM dan sektor pertanian.
"Dengan demikian, 20 program strategis yang telah ditetapkan tidak hanya menjadi daftar kebijakan di atas kertas, tetapi benar-benar terwujud sesuai kebutuhan warga di lapangan," jelasnya.
Dengan dibukanya Musrenbang tingkat kecamatan yang mengusung tema "Meningkatnya Kesehjahteraan Masyarakat dan Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik" ini, Wabup mengharapkan lahir keputusan yang tepat, terarah, dan benar-benar mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat.
BACA JUGA:Lima Fly Over Ditargetkan Mulai Dibangun 2026 Fly Over Gelumbang Sudah Resmi Difungsikan
BACA JUGA:HGN 2026, Momen Pengingat Pentingnya Gizi Seimbang
"Aspirasi warga akan ditampung, dibahas, serta dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan dengan komitmen bersama untuk mengawal hasil musyawarah hingga tahap pelaksanaan," ujarnya.
Dirinya menyebut keberhasilan pembangunan, tidak hanya bergantung pada peran pemerintah, tetapi juga pada partisipasi aktif masyarakat dalam mengusulkan program serta mengawasi jalannya pelaksanaan pembangunan.
Dengan begitu peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pelayanan publik dapat benar-benar diwujudkan secara berkesinambungan. (ozi)