"Kami mempertanyakan bagaimana proses izin, dampak dan kompensasi terhadap masyarakat di kemudian hari, perusahaan tentunya harus melakukan kajian-kajian serius mengenai analisis dampak lingkungan dan masyarakat terkait adanya pembangunan hauling tersebut," ujarnya.
BACA JUGA:Dinkes Siapkan Inovasi Daftarkan NIK Bayi Baru Lahir
BACA JUGA:Imbau Tak Jual Antibiotik Tanpa Resep Dokter
Terpisah Kabid Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim, Mona Lisa membenarkan adanya pengaduan dari salah satu warga desa Kepur, saat ini pihaknya sedang memproses dan mempelajari untuk mencari data sebagai identifikasi, apakah sudah ada perizinannya atau belum.
Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Muara Enim, Yones Tober ST SH MH mengatakan, bahwa pihaknya belum menerima laporan terkait adanya dugaan tersebut dari OPD terkait.
"Kita belum terima laporan, kalau nanti ada kita tinjau ke lapangan," ujarnya.(ozi)