Untuk memastikan rencana yang disusun mencerminkan kebutuhan dan perspektif berbagai pihak, draf dokumen rencana pengelolaan tersebut kemudian dikonsultasikan kepada publik.
BACA JUGA:Bansos 2026: 5 Syarat Mutlak Penerima Bantuan, Dua Kriteria Terakhir Kini Tak Lagi Jadi Penentu
BACA JUGA:Bansos PKH 2026 Segera Cair: Ini 7 Golongan Penerima Bantuan hingga Rp3 Juta per Tahun
Melalui proses ini diharapkan berbagai pemangku kepentingan dapat memberikan tanggapan dan masukan konstruktif.
Peneliti ICRAF Indonesia, Feri Johana, menegaskan bahwa seluruh masukan akan digunakan untuk menyempurnakan rencana induk dan peta jalan pengelolaan lanskap berkelanjutan.
Dokumen ini nantinya diharapkan dapat terintegrasi ke dalam proses perencanaan pembangunan formal di KPH Lalan Mendis, seperti RPHJP, RPHJPd dan rencana pengelolaan hutan lainnya.
Sementara Kepala KPH Lalan Mendis, Amiril, S.Hut, dalam pernyataan yang disampaikan oleh Staff KPH Andri Abbas mengatakan bahwa ”Kegiatan Konsultasi Publik ini memiliki arti penting dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mengelola bentang alam di kawasan KPH Lalan Mendis”.
Menurutnya, Konsultasi Publik dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman bersama mengenai pentingnya perencanaan pengelolaan sub-bentang lahan.
Selain itu, kesempatan ini juga digunakan untuk menyampaikan hasil penyusunan rencana pengelolaan sub-bentang lahan serta untuk mendapatkan masukan dan saran dari para pemangku kepentingan terhadap berbagai rumusan, strategi, dan intervensi yang diusulkan dalam pengelolaan subentang lahan.
Kegiatan konsultasi publik ini merupakan bagian dari program Sustainable Landscapes for Climate-Resilient Livelihoods in Indonesia (Land4Lives) yang didukung oleh Pemerintah Kanada.
Land4Lives bertujuan memberdayakan komunitas rentan, terutama perempuan dan anak perempuan, dalam menghadapi perubahan iklim melalui pengambilan keputusan lingkungan dan komunitas yang lebih partisipatif.
Program Land4Lives diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup, ketahanan pangan, mata pencaharian, dan ekonomi lokal yang lebih tangguh terhadap iklim, khususnya bagi kelompok rentan di Sumatera Selatan.
Melalui kegiatan konsultasi publik ini diharapkan terbangun kesamaan pemahaman serta komitmen bersama antar pemangku kepentingan dalam mendorong pengelolaan bentang lahan yang berkelanjutan dan inklusif di wilayah KPH Lalan Mendis.