MUARA ENIM, PALPOS.CO - Tahapan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim memasuki fase assessment.
Sebanyak 47 peserta dinyatakan lulus seleksi administrasi dan siap mengikuti tahapan lanjutan yang dijadwalkan berlangsung pada 22 hingga 23 April 2026 di Assessment Center FISIP Universitas Padjadjaran (Unpad), Bandung, Jawa Barat.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Muara Enim Harson Sunardi, mengatakan dari total 48 pendaftar, hanya satu peserta yang tidak memenuhi syarat.
Seluruh peserta dipastikan akan mengikuti assessment karena belum ada yang mengonfirmasi ketidakhadiran.
BACA JUGA:163 Rolling Door dan 24 Pintu WC Pasar Inpres Dicuri
BACA JUGA:Malam Akhir Pekan, Polisi Intensifkan KRYD untuk Jaga Kondusivitas
"Persiapan pelaksanaan assessment kini telah hampir rampung, tinggal menunggu keberangkatan peserta," ujar Harson, Senin 20 April 2026.
Lebih lanjut, Harson menjelaskan bahwa, pemilihan Unpad sebagai lokasi assessment didasarkan pada pertimbangan jarak lokasi terdekat serta kelayakan lembaga yang telah memiliki akreditasi A.
"Assessment center untuk pengangkatan eselon II ke atas harus berakreditasi A. Sementara assessment center di BKN sudah penuh hingga Desember, dan beberapa lembaga lain masih berakreditasi B.
Jadi Unpad menjadi pilihan paling memungkinkan dan terdekat," jelasnya.
BACA JUGA:Atasi Banjir, Drainase dan Sungai Jadi Fokus Evaluasi
Harson menerangkan bahwa, untuk hasil assessment biasanya dapat diketahui dalam waktu relatif cepat. "Untuk hasil rekapitulasi, dapat keluar dalam waktu sekitar dua hari.
Sedangkan rekomendasi perorangan memerlukan waktu sekitar lima hingga enam hari," terangnya.
Adapun seleksi terbuka ini mencakup delapan jabatan strategis, yakni Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala BKPSDM, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, serta Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan.