Saat menjadi Gubernur Sumatera Selatan, kebijakan tersebut diperkuat melalui Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 74 Tahun 2018 tentang penggunaan jalan khusus angkutan batu bara.
Meski sempat menuai berbagai tantangan, kebijakan itu menjadi titik balik dalam penataan sistem distribusi batu bara di Sumatera Selatan.
BACA JUGA:Hadiri Seminar INI, Kakanwil Kemenkum Sumsel Soroti Regulasi dalam Praktik Kenotariatan
BACA JUGA:Penuhi Persyaratan Administratif, Partai Gerakan Rakyat Terima SKT dari Kanwil Kemenkum Sumsel
Herman Deru menjelaskan, sebelumnya angkutan batu bara masih banyak menggunakan jalan umum karena jalan khusus berbayar.
Namun, setelah regulasi diterapkan dan mendapat dukungan aparat kepolisian serta seluruh pemangku kepentingan, kondisi lalu lintas mulai membaik.
Ia menegaskan bahwa pembangunan flyover bukan hanya untuk meningkatkan kapasitas angkutan batu bara, melainkan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Kemacetan mulai berkurang, debu batu bara di jalan umum semakin terkendali, dan aktivitas ekonomi masyarakat menjadi lebih lancar.
"Pembangunan ini bukan hanya untuk kepentingan logistik, tetapi juga untuk menghadirkan kenyamanan masyarakat. Ketika distribusi barang semakin cepat, ekonomi daerah ikut tumbuh," ujar Herman Deru.
Ke depan, pembangunan flyover akan diintegrasikan dengan pengembangan pelabuhan, dermaga, dan peningkatan kapasitas angkutan kereta api batu bara.
Sinergi tersebut diharapkan mampu mempercepat distribusi logistik tanpa mengganggu aktivitas masyarakat.
Pemerintah bersama para pemangku kepentingan juga menyepakati pembangunan empat flyover strategis di Kabupaten Muara Enim, yaitu Flyover Simpang Belimbing, Flyover Gunung Megang I, Flyover Gunung Megang II, dan Flyover Ujan Mas.
Seluruh proyek tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung kelancaran angkutan batu bara sekaligus menjaga kelancaran lalu lintas masyarakat.
Pelaksana Tugas Bupati Muara Enim, Ir. H. Sumarni, M.Si., menyebut pembangunan flyover merupakan impian masyarakat yang akhirnya mulai terwujud.
Menurutnya, meningkatnya volume angkutan batu bara selama ini telah memicu kemacetan, hilangnya waktu produktif, terganggunya aktivitas ekonomi, hingga meningkatnya risiko kecelakaan di perlintasan sebidang.
Sementara itu, Direktur Portofolio Management dan Teknologi Informasi PT Kereta Api Indonesia (Persero), I Gede Darmayusa, menilai kerja sama ini dapat menjadi model kolaborasi nasional antara pemerintah daerah, BUMN, dan sektor swasta dalam mendukung pelayanan publik serta ketahanan energi.