OKI,PALPOS.CO - Pemerintah Kabupaten OKI memperkuat kerjasama dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung.
Kerjasama yang diperkuat ialah dalam pengelolaan barang milik daerah dan optimalisasi piutang daerah.
Kerjasama itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan dan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kabupaten OKI dan Kanwil DJKN Sumsel, Jambi, dan Babel.
Kesepakatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah meningkatkan tata kelola aset sekaligus mengoptimalkan potensi penerimaan daerah.
BACA JUGA:OKI Puncaki SLIP PPID Award Sumsel, Terbaik dalam Layanan Informasi Publik
BACA JUGA:KAHMI OKI Perkuat Peran Intelektual, Siap Kawal Pembangunan Daerah
Bupati OKI, H Muchendi Mahzareki, mengatakan pengelolaan aset daerah tidak hanya berkaitan dengan pencatatan dan administrasi, tetapi juga bagaimana aset yang dimiliki pemerintah dapat dikelola secara tertib, produktif, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
“Kerja sama ini menjadi langkah penting bagi Pemerintah Kabupaten OKI untuk memastikan seluruh barang milik daerah dikelola secara tertib dan optimal.
Aset daerah harus memiliki nilai manfaat yang jelas dan dapat mendukung pelayanan publik serta pembangunan daerah,” kata Muchendi.
Menurutnya, sinergi dengan DJKN diperlukan untuk memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam melakukan penataan, pemanfaatan, hingga optimalisasi aset.
BACA JUGA:Polres OKI Gagalkan Peredaran Sabu di Desa Kampung Baru Mesuji Makmur
BACA JUGA:Kementerian LH Prioritaskan Pembangunan Daop Karhutla di OKI pada 2027
“Melalui kerja sama ini kami berharap pengelolaan aset dan piutang daerah di Kabupaten OKI semakin baik.
Kami ingin setiap potensi yang dimiliki daerah dapat dikelola secara akuntabel, transparan, dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Kanwil DJKN, Ferdinan Lengkong menyampaikan bahwa kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten OKI dinilai menjadi bagian penting dalam mendorong pengelolaan kekayaan negara dan daerah yang lebih optimal.