Jumlah tersebut terdiri dari pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama sebesar Rp18.593.449.807,00 serta pendapatan bonus produksi bumi sebesar Rp1 miliar.
BACA JUGA:Januari 2027, Kabupaten OKU Akan Miliki Sekolah Rakyat Terintegrasi
BACA JUGA:Cek WTP Bakung, Bupati OKU Pastikan Distribusi Air Bersih Kembali Lancar
Untuk belanja daerah, dalam APBD Perubahan 2026 dialokasikan sebesar Rp1.629.656.293.342,81 untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik, serta kegiatan sosial kemasyarakatan di Kabupaten OKU.
Dari total belanja tersebut, anggaran untuk urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar mencapai Rp1.029.460.333.813,00.
Anggaran tersebut mencakup enam bidang pelayanan dasar, yakni pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan sosial.
Selanjutnya, belanja urusan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dialokasikan sebesar Rp119.666.352.067,00.
Untuk urusan pemerintahan pilihan yang mencakup bidang kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, serta perindustrian dan perdagangan, dialokasikan sebesar Rp27.932.716.182,00.
Sementara itu, belanja untuk unsur pendukung yang meliputi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD dialokasikan sebesar Rp145.186.470.724,00.
Kemudian, belanja unsur penunjang untuk bidang perencanaan, keuangan, dan kepegawaian dialokasikan sebesar Rp234.770.810.077,81.
"Untuk urusan pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat, anggaran yang disiapkan sebesar Rp11.895.324.481,00," ungkat Teddy, Kamis (24/9).
Adapun belanja kewilayahan yang dilaksanakan melalui 13 kecamatan di Kabupaten OKU dialokasikan sebesar Rp49.399.198.206,00.
Sedangkan untuk unsur pemerintahan umum yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), termasuk dukungan terhadap kegiatan partai politik, dialokasikan sebesar Rp11.345.087.792,00.
### Selisih Pendapatan dan Belanja Ditutup SILPA
Jika dibandingkan antara pendapatan dan belanja daerah, terdapat selisih sebesar Rp129.727.435.415,81.
Selisih tersebut ditutup melalui penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya dengan nilai yang sama, yakni Rp129.727.435.415,81.