Sumarni menjelaskan, di sisi belanja, pemerintah daerah juga melakukan penyesuaian.
BACA JUGA:Cegah Barang Terlarang, Lapas Muara Enim Gelar Razia Gabungan
BACA JUGA:Buntut Kecelakaan Kerja PT APS, Disnaker Koordinasi dengan Bidang Pengawasan K3
Belanja daerah dalam Perubahan APBD 2026 direncanakan sebesar Rp2,587 triliun, turun Rp562,92 miliar atau 17,87 persen dibandingkan APBD Induk sebesar Rp3,150 triliun.
"Belanja operasi direncanakan sebesar Rp2,159 triliun, turun Rp103,89 miliar atau 4,59 persen," jelasnya.
Penurunan terbesar terjadi pada belanja modal yang menjadi Rp160,62 miliar, turun Rp377,19 miliar atau 70,13 persen dibandingkan APBD Induk sebesar Rp537,81 miliar.
Kemudian belanja tidak terduga direncanakan sebesar Rp7,70 miliar, turun Rp7,30 miliar. Sementara belanja transfer menjadi Rp259,85 miliar, turun Rp74,52 miliar atau 22,29 persen.
Sumarni menjelaskan, perubahan KUA dan PPAS dilakukan karena terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi awal KUA.
"Kondisi tersebut antara lain mencakup perubahan proyeksi pendapatan daerah, perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan, serta kebutuhan pergeseran anggaran antarorganisasi, program, kegiatan, subkegiatan dan jenis belanja," jelasnya.
Penyusunan rancangan tersebut juga berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten Muara Enim Tahun 2026 yang telah ditetapkan pada 24 September 2026 serta menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI).
Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS tersebut selanjutnya akan dibahas bersama DPRD Muara Enim untuk menjadi bahan penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2026.(ozi)