Namun, pelaksanaannya harus tetap memperhatikan ketertiban lalu lintas pelayaran, keselamatan, serta kelancaran aktivitas di kawasan perairan dan pelabuhan.
Herman Deru juga menegaskan bahwa setiap aktivitas bongkar muat maupun pengiriman komoditas melalui skema STS Transfer harus tetap mengikuti ketentuan yang berlaku.
Termasuk di dalamnya kewajiban terkait bea masuk, pajak, retribusi, dan ketentuan administrasi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Untuk itu, ia berencana mengoordinasikan persoalan tersebut dengan sejumlah instansi terkait, di antaranya Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), Pelindo, Polairud, Bea Cukai, Imigrasi, dan Karantina.
Koordinasi lintas instansi diperlukan agar setiap aspek operasional, pengawasan, serta pelayanan dapat berjalan sesuai ketentuan.
Ia berharap melalui komunikasi dan koordinasi yang baik, dapat ditemukan solusi yang memberikan kepastian bagi pelaku usaha sekaligus tetap menjaga kepentingan negara dan kelancaran aktivitas pelabuhan.
Hadir dalam kesempatan tersebut Asisten II Pemprov Sumsel Ir. Basyaruddin Akhmad, M.Sc., Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumsel Drs. H. Musni Wijaya, Wakil Ketua GAPKINDO Sumsel Fredy Kurniawan, Sekretaris GAPKINDO Sumsel Nur Ahmadi, serta Agen Pacific Carriers Line Sumarmo.