"Pengambilan langkah PHK merupakan permintaan pekerja sesuai Perjanjian Bersama di Prabumulih pada Agustus 2024 lalu.
BACA JUGA:Diduga Jadi Mucikari, Perempuan Berusia 53 Tahun di Baturaja Diciduk Polisi
BACA JUGA:Kedepakan Edukasi, Ops Patuh Musi di OKU Dilaksanakan Secara Humanis
Hal ini agar ada kejelasan status pekerja karena kondisi perusahaan yang terus mengalami kerugian," kata Cecep.
Hingga saat ini, berdasarkan laporan manajemen perusahaan, sebanyak 97 persen pekerja tercatat telah menerima surat keputusan PHK tersebut.
Mengenai hak finansial pegawai pasca-PHK itu, Cecep memaparkan bahwa tunggakan upah dan pemenuhan hak-hak eks karyawan PT Perkebunan Mitra Ogan ditargetkan selesai akhir tahun ini.
"Tunggakan upah dan hak-hak karyawan akan dibayarkan paling lambat 31 Desember 2026. Saat ini ketersediaan anggaran yang dimaksud baru mencapai kisaran 50 persen," ungkapnya.
Pihak serikat pekerja pun menyampaikan apresiasi tinggi kepada Bupati OKU atas keterbukaan dan dukungannya dalam mengawal hak keperdataan buruh.
Audiensi ini diharapkan membawa kepastian hukum bagi nasib ratusan pekerja setempat.
Pertemuan tersebut juga dihadiri pihak kepolisian. Hadir di lokasi Wakapolres OKU Kompol Ramadhi Kurniawan beserta Kasat Intelkam Polres OKU Iptu Benny Mandagie.
"Kami siap mengamankan yang tidak aman. Kami tidak akan berpaling pada pimpinan di daerah," tutur Wakapolres OKU di sela-sela audiensi. (len)