"Koordinasi tersebut dilakukan untuk menyelaraskan pemadanan data penerima bantuan sosial sekaligus mengoptimalkan saluran komunikasi dan pendampingan di lapangan," beber Husin.
BACA JUGA:Plt Bupati dan DPRD Muara Enim Sepakati 9 Raperda Strategis
BACA JUGA:APBD Muara Enim 2027, Pendapatan Daerah Diproyeksikan Rp2,3 Triliun
Selain itu, sosialisasi dan pendampingan pendaftaran agen Perlinsos juga telah dilaksanakan di lingkungan Polres Muara Enim, Rindam, dan Kodim Muara Enim.
Kegiatan tersebut bekerja sama dengan Disdukcapil sebagai upaya memperluas jaringan agen sekaligus memfasilitasi pemadanan data administrasi kependudukan.
Upaya lainnya dilakukan melalui pelayanan jemput bola oleh Disdukcapil ke sejumlah kecamatan untuk mempercepat perekaman dan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi KPM maupun masyarakat umum.
Pemutakhiran data juga terus dilakukan pendamping sosial melalui kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) di setiap kecamatan.
"Melalui kegiatan tersebut, pendamping sosial melakukan pembaruan data, verifikasi kelayakan KPM, serta memberikan edukasi terkait program bantuan sosial," jelas Husin.
Ke depan, Dinas Sosial Kabupaten Muara Enim akan memperkuat percepatan digitalisasi Perlinsos melalui pembentukan Surat Keputusan (SK) Tim Percepatan Digitalisasi Perlinsos dengan melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Selain itu, akan diterbitkan surat edaran atau imbauan kepada aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim untuk mengaktifkan IKD sekaligus berpartisipasi menjadi agen Perlinsos.
"Dinas Sosial juga berencana melibatkan pemerintah kecamatan, kelurahan, hingga perangkat lingkungan seperti RT dan RW untuk menjadi agen Perlinsos," ungkap Husin.
Husin berharap langkah ini dapat memperluas jangkauan pelayanan serta mempermudah masyarakat dalam proses aktivasi dan pendaftaran.
"Melalui berbagai langkah tersebut, Pemerintah Kabupaten Muara Enim berupaya meningkatkan akurasi data penerima bantuan, memperkuat kapasitas jaringan agen, serta memastikan pelaksanaan program perlindungan sosial berjalan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran," pungkasnya.(ozi)