Pemekaran Wilayah Kalimantan Timur: Wacana Pembentukan Kabupaten Paser Selatan Seiring Dengan IKN Nusantara

Bahkan, pada beberapa kesempatan, perwakilan dari lima kecamatan ini sudah menyampaikan aspirasi resmi ke pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Namun, proses pemekaran wilayah saat ini masih terganjal oleh moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB) yang diberlakukan pemerintah pusat sejak tahun 2014. 

Kebijakan ini dikeluarkan untuk menertibkan tata kelola pemekaran dan meninjau kembali efektivitas DOB yang sudah terbentuk sebelumnya.

Meski demikian, adanya IKN sebagai pusat pemerintahan nasional baru dinilai dapat menjadi momentum emas bagi percepatan pemekaran wilayah di sekitarnya, termasuk Paser Selatan. 

Pemerintah pusat tentu memerlukan pemerintahan lokal yang kuat dan responsif di kawasan sekitar IKN untuk mendukung pengembangan wilayah secara terpadu.

Strategi Mendorong Paser Selatan Jadi Kabupaten Baru

Agar rencana pembentukan Kabupaten Paser Selatan bisa terealisasi, beberapa langkah strategis perlu ditempuh, antara lain:

Penyusunan Dokumen Kajian Akademik dan Naskah Akademik

Harus disusun oleh tim ahli yang independen dan kredibel, yang menilai aspek geografis, demografis, administratif, ekonomi, sosial budaya, serta kesiapan kelembagaan.

Membangun Konsensus Elit Lokal dan Dukungan Politik

Melibatkan seluruh stakeholder, mulai dari Bupati, DPRD, tokoh masyarakat, tokoh adat, hingga organisasi kemasyarakatan.

Mendorong Dukungan dari DPR RI dan DPD RI

Mengingat pemekaran daerah adalah kebijakan yang harus disetujui oleh legislatif pusat, maka perlu dilakukan lobi politik dan pendekatan ke komisi terkait.

Melibatkan Masyarakat Secara Aktif

Agar aspirasi yang dibawa benar-benar berasal dari akar rumput, bukan sekadar kepentingan elit politik lokal.

Harapan Masyarakat: Pembangunan Merata dan Masa Depan Lebih Cerah

Warga Batu Sopang, Muara Komam, hingga Tanjung Harapan menaruh harapan besar pada terbentuknya Kabupaten Paser Selatan.

Mereka percaya bahwa pemekaran bukan sekadar pemisahan administratif, tetapi jalan menuju pelayanan publik yang lebih baik, pembangunan infrastruktur yang merata, dan kesempatan ekonomi yang lebih luas.

"Selama ini kami merasa jauh dari pusat kekuasaan. Kami ingin punya pemerintahan yang benar-benar peduli dengan rakyat di pedalaman," ujar salah seorang tokoh masyarakat Muara Komam.

Dengan semakin kuatnya arus aspirasi dari bawah, tinggal menunggu kemauan politik dari pusat untuk mengakhiri moratorium dan membuka jalan bagi pembentukan DOB yang benar-benar memenuhi kriteria.

Pemekaran sebagai Jalan Menuju Keadilan Pembangunan

Kabupaten Paser Selatan adalah cermin dari banyak wilayah di Indonesia yang mendambakan pemerataan pembangunan melalui pemekaran daerah. 

Sumber: kabupaten paser selatan