Iklan HUT KORPRI 2025
Iklan Astra Motor

Pemekaran Wilayah Sumatera Selatan: Wacana Pembentukan Kabupaten Gelumbang Lebih Dekat ke Palembang

Pemekaran Wilayah Sumatera Selatan: Wacana Pembentukan Kabupaten Gelumbang Lebih Dekat ke Palembang

Pemekaran Wilayah Sumatera Selatan: Wacana Pembentukan Kabupaten Gelumbang Lebih Dekat ke Palembang.--Dokumen Palpos.id

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Sumatera Selatan: Wacana Pembentukan Dua Kabupaten Baru Muncul Dari Tokoh Masyarakat

Di sektor pertanian dan perkebunan, Gelumbang dikenal sebagai salah satu penghasil karet, kelapa sawit, serta kopi robusta dan arabika. 

Kondisi tanah yang relatif subur dan topografi yang didominasi dataran rendah menjadikan wilayah ini ideal untuk pengembangan agribisnis berkelanjutan.

Tak hanya itu, sektor pertambangan dan energi juga menjadi andalan. 

Beberapa wilayah di enam kecamatan tersebut menyimpan cadangan batu bara dan minyak bumi dalam jumlah signifikan.

Aktivitas eksplorasi dan produksi energi telah berlangsung dan melibatkan perusahaan berskala nasional hingga internasional, yang berpotensi meningkatkan pendapatan daerah jika dikelola secara optimal oleh pemerintahan sendiri.

Sementara di sektor perdagangan dan jasa, Gelumbang berkembang pesat sebagai kawasan transit dan distribusi. 

Pasar rakyat, gudang logistik, serta sentra kuliner tumbuh pesat dalam lima tahun terakhir, seiring meningkatnya mobilitas barang dan manusia dari Palembang, Prabumulih, dan Muara Enim.

Dukungan Masyarakat dan Tokoh Lokal

Wacana pemekaran Kabupaten Gelumbang mendapat dukungan luas dari masyarakat dan tokoh daerah. 

Aspirasi tersebut terorganisir melalui Presidium Pemekaran Kabupaten Gelumbang (PPKG) yang diketuai oleh Rani Kodim.

Menurut Rani, seluruh persyaratan administratif dan akademis yang diminta pemerintah pusat sebenarnya telah lama dipenuhi.

Mulai dari naskah akademik, kajian potensi daerah, hingga dukungan politik dari DPRD dan Pemerintah Kabupaten Muara Enim telah disiapkan dan diserahkan.

“Semua dokumen sudah rampung sejak lama. Saat ini kami hanya menunggu kebijakan pemerintah pusat terkait pencabutan moratorium daerah otonomi baru,” ujar Rani Kodim.

Dukungan serupa juga disampaikan oleh H. Nurul Aman, mantan Wakil Bupati Muara Enim sekaligus Penasehat PPKG. 

Ia menilai masyarakat enam kecamatan sudah sangat siap secara sosial dan ekonomi. 

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber: palpos.disway.id

Berita Terkait