Pemekaran Wilayah Kalimantan Selatan: Wacana Pembentukan 4 Kabupaten Baru Jadi Tantangan Politik Daerah

PALPOS.CO - Pemekaran Wilayah Kalimantan Selatan: Wacana Pembentukan 4 Kabupaten Baru Jadi Tantangan Politik Daerah.

Wacana pemekaran wilayah Kalimantan Selatan (Kalsel) kembali menguat dan menjadi topik strategis dalam dinamika pembangunan daerah. 

Dan pemekaran wilayah Kalimantan Selatan ini seiring meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pemerataan pembangunan dan pelayanan publik yang lebih efektif.

Usulan pemekaran wilayah Kalimantan Selatan dengan pembentukan empat kabupaten baru dinilai sebagai salah satu solusi jangka panjang.

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Sumatera Barat: Wacana Pembentukan 10 Kabupaten Kota Baru Butuh Perencanaan Matang

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Sulawesi Selatan: Wacana Pembentukan 13 Kabupaten dan Kota Baru Sebagai Strategi Pembangunan

Bahkan, pemekaran wilayah Kalimantan Selatan ini juga untuk menjawab tantangan geografis, demografis, dan sosial ekonomi di provinsi tersebut.

Sebelum muncul usulan pemekaran wilayah Kalimantan Selatan ini, Provinsi Kalsel yang dikenal memiliki kekayaan sumber daya alam, wilayah kepulauan.

Selain itu, pemekaran wilayah Kalimantan Selatan ini juga untuk karakter geografis yang beragam, menghadapi persoalan klasik berupa kesenjangan pembangunan antarwilayah. 

Untuk pemekaran wilayah Kalimantan Selatan ini, sejumlah daerah dinilai masih mengalami keterbatasan akses layanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur dasar, hingga transportasi. 

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Jawa Tengah: Wacana Pembentukan Empat Kabupaten dan Kota Baru Jawab Tantangan Publik

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Sumatera Selatan: Wacana Pembentukan Kabupaten Musi Ilir Memiliki Sejarah Panjang

Dalam konteks inilah, pemekaran Provinsi Kalsel kembali didorong oleh tokoh masyarakat, akademisi, dan elite lokal.

Tujuan utama dari pemekaran Provinsi Kalsel tidak hanya sebatas pembentukan pemerintahan baru, tetapi juga untuk mempercepat pembangunan, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, serta memastikan distribusi sumber daya dan anggaran yang lebih adil. 

Sumber: palpos.disway.id