Perencanaan Lanskap Mendukung Pengelolaan Berkelanjutan Di KPH Lalan Mendis

PALPOS.CO - Pemerintah Sumatera Selatan bekerja sama dengan ICRAF Indonesia, menyelenggarakan Lokakarya Konsultasi Publik bertajuk “ Perencanaan Lanskap Mendukung Pengelolaan Berkelanjutan KPH Lalan Mendis”, pada Rabu, 11 Maret 2026, di Grand Atyasa Palembang.

Lokakarya ini dimaksudkan untuk memfinalisasi berbagai hasil kesepakatan bersama mengenai pentingnya perencanaan pengelolaan sub-lanskap serta menyampaikan hasil penyusunan Rencana Pengelolaan Bentang Lahan Tingkat Sub-Bentang Lahan di KPH Lalan Mendis dari berbagai proses yang telah dilaksanakan.

Dokumen ini disusun untuk mendukung berbagai upaya perencanaan dan pengelolaan formal yang telah berjalan.

Kepala Dinas Kehutanan Sumsel, Drs. H. Koimudin, SH, MM, dalam sambutan yang disampaikan oleh Pramoe Wibowo, Plh. Kabid Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat, mengatakan konsultasi Publik ini menjadi wadah penting untuk mempertemukan berbagai pemangku kepentingan - pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan mitra Pembangunan guna merumuskan strategi bersama pada pengelolaan tingkat sub-lansekap.

BACA JUGA:DAIFIT Daihatsu Kembali Hadir, Beli Mobil Berpeluang Umroh dan Nikmati Berbagai Kemudahan

BACA JUGA:Sajian Akrab yang Menghangatkan Momen Berbuka di Kitchenette, Rasa Nusantara yang Lengkap

Strategi ini diharapkan mampu menjembatani kepentingan keberlanjutan pada aspek lingkungan, pembangunan ekonomi, dan sosial”. 

Koimudin menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, melalui Dinas Kehutanan, berkomitmen kuat mendukung penguatan peran KPH sebagai ujung tombak pengelolaan hutan di tingkat tapak.

”Kami meyakini bahwa integrasi perencanaan bentang lahan dengan berbagai inisiatif seperti perhutanan sosial, restorasi hutan dan lahan, 

pengendalian perubahan iklim, dan pengembangan ekonomi hijau akan menjadi fondasi penting menuju lanskap Lalan Mendis yang lestari dan produktif,” ujarnya.

BACA JUGA:Pertama dan Satu Satunya di Palembang, Palembang Icon Raih Sertifikat EDGE Ini Prestasinya

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Sumatera Barat: Wacana Pembentukan 3 Provinsi Baru untuk Dorong Pemerataan Pembangunan

Koimudin juga mengapresiasi dukungan ICRAF dalam memfasilitasi terselenggaranya kegiatan konsultasi publik dan menginisiasi program-program dalam meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan bentang lahan di Sumatera Selatan.

ICRAF bersama KPH Lalan Mendis telah memulai kajian awal dengan menganalisis berbagai data primer dan sekunder yang telah dikumpulkan selama beberapa tahun. Proses tersebut kemudian dilengkapi dengan pemetaan pemangku kepentingan, perumusan isu strategis, 

Sumber: