Respon Publik Terhadap Mantan Presiden Ke Dua Soeharto Dalam Pemberian Anugerah Gelar Pahlawan Persepsi Survei

"Dimana alasan publik yang tidak setuju sosok Soeharto di anugerahi Gelar Pahlawan Nasional yakni, banyak terjadi praktek korupsi, kolusi dannepotisme di berbagai sendi di eranya 62,74 persen; banyak terjadinya pelanggaran HAM di mana mana 62,55 persen; pembatasan kekebasan berpendapat bagi warga yang memprotes 60,55 persen; pemberian gelar Pahlawan Nasional dianggap telah menghianati semangat perjuangan reformasi 1998 60,36 persen," jelas Husin. 

"Selanjtnya, pemberian gelar pahlawan Nasional oleh Presiden RI mematikan semangat perjuangan reformasi 1998 sekitar 60,15 persen. Walaupun agenda reformasi di anggap gagal, Soeharto tidak pantas di anugerahi gelar pahlawan 58,65 persen. 

Soeharto dan kroni kroninya tidak pernah di adili dan di tuntaskan 58,25 persen dan Soeharto memimpin Indonesia selama 32 tahun dengan cara otoriter 56,55 persen," sambungnya.

la juga memaparkan, pengusulan dalam rangka penerimaan gelar Pahlawan Nasional telah di lakukan sesuai prosuderal. 

Dimana pasti terdapat pro dan kontra, namun semua pihak hendaknya melihat hal hal positif dari sosok figur Soeharto sebagai Presiden kedua Republik Indonesia ini. 

Lebih lanjut, ia memegaskan, survei dengan Metode menggunakan simple random sampling, responden yang terdistribusi secara acak di seluruh nusantara di 38 Provinsi, yaitu mereka yang telah berusia 17 tahun ke atas ketika survey dilakukan, diambil secara proporsional pada tingkat Provinsi dan random di tingkat Kabupaten/Kota, Kecamatan, Di Kelurahan/Desa, Kampung/RW/RT. Survei digelar pada 15 s/d 25 Oktober 2025. 

Margin of error sekitar 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Jumlah sampel responden yang diwawancara sebanyak 1.200 responden warga negara Indonesia.

Sumber: