Pemberian Pensiun DPR RI Bakal Bebani APBN

LUBUKLINGGAU, PALPOS.ID - Polemik dana pensiun DPR yang belakangan hangat dibahas di media sosial menarik perhatian sejumlah pengamat politik di Kota Lubuklinggau. Salah satunya Dr M Fadhillah Harnawansyah, yang juga dosen di Universitas Musi Rawas (Unmura). 

 

Menurutnya, dana pensiun anggota DPR/ DPRD akan membebani anggaran negara apabila tidak diatur di dalam pengelolaan dana pensiun. "Seperti yang dilakukan oleh asuransi dan juga BPJS ketenagakerjaan, dan asuransi lain yang bisa mengelolah anggaran dana pensiun tersebut," ungkap dosen yang akrab disapa Fadhil ini.

 

Dikatakannya, memang sistem pengelolaan dana pensiun ini bisa diambilkan dari setiap gaji perbulan dari masing-masing anggota DPR/DPRD. "Kalau memang itu dikelola melalui lembaga pengelolaan dana pensiun yang bisa dipilih masing-masing anggota DPR/DPRD yang sesuai dengan keinginan masing-masing," jelasnya.

 

Mengenai besaran dana pensiun, lanjutnya, itu sangat tergantung dari paket atau pola program yang disediakan oleh lembaga pengelola dana pensiun itu sendiri. "Sehingga kegiatan pelaksanaan dana pensiun yang dialokasikan untuk anggota DPR RI hingga DPRD bisa tidak mengganggu dana APBN/APBD," tegasnya. 

 

Fadhil juga menilai tidak ada hubungannya kenaikan tarif listrik dan BBM dengan pencabutan subsidi rakyat miskin. "Korelasi dikenaikan minyak jelas sangat jauh," ujarnya 

 

Sebab menurutnya, kenaikan minyak disebabkan karena harga minyak mentah yang naik sehingga produksi minyak jadi mahal, juga dipasar internasional akibat dampak perang Ukraina vs Rusia. "Yang jelas besaran pensiunnya sesuai dengan ketentuan atau paket yang diambil dari masing-masing DPR/DPRD," pungkasnya. (*)

Sumber: