LRT Palembang Tuai Sorotan, Dinilai Bebani APBN

"Pemerintah juga seharusnya mendorong gerakan masyarakat, seperti misalnya cinta LRT, selamatkan LRT, dan kampanye-kampanye lain sehingga orang mau naik LRT," katanya.

Dia mengimbau kepada Pemkot Palembang, agar tidak hanya berpangku tangan tetapi juga harus bergerak membantu menyelesaikan masalah agar menemukan solusi.

"Lalu Pemkot  jangan hanya diam dan berpangku tangan, bus kota juga harus disediakan lagi jangan hanya menunggu subsidi Pemerintah seperti teman bus. Tapi pola nya dibuat sama dengan tema bus, by phone servis," imbuhnya.

"Artinya Pemerintah mensubsidi atau memberi layanan hingga masyarakat bisa menaikinya gratis. Tapi kalau ga gratis juga ga masalah ya kayanya, kan tarifnya juga terjangkau 4-5 ribu," sambungnya.

Thamrin menambahkan, jadi kedepan masing-masing Pemerintah mempunyai tugasnya sendiri untuk saling membantu mengurus penanganan LRT.

"Jadi Pemerintah ini masing-masing punya tugas, pusat sementara ini mealokasi DPR RI untuk menyelamatkan LRT, Pemprov Sumsel kalau memungkinkan ya bantu juga biaya oprasionalnya, paling tidak minimal  membantu menata kebijakan jaringan transportasi kota dan membantu feedernya juga. Nah Pemkot Palembang yang membantu mengeeksekusinya, berbagi bebanlah. Kalau mau dibebankan ke APBD kota ya ga mungkinlah," tandasnya. (tia/rob/nik/ika)

Sumber: