Presiden Jokowi Bicara 3 Komponen SDM Unggul dari Guru Honorer

JAKARTA, PALPOS.ID – Ada tiga komponen Sumber Daya Manusia atau SDM unggul dari guru honorer.

Hal itu dikatakan Presiden Jokowi saat menghadiri acara puncak HUT ke-77 Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI, dan Hari Guru Nasional atau HGN tahun 2022 di Marina Convention Center Semarang, Provinsi Jateng, akhir pekan lalu.

Dimana, dalam kegiatan itu Presiden Jokowi berulangkali menegaskan terkait tiga komponen SDM unggul itu.

Dimana, komponen pertama ada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta peningkatan keterampilan teknis yang relevan dengan perkembangan zaman.

BACA JUGA:Guru Honorer Lulus PG PPPK 2021 Mau Diangkat ASN, ini 4 Solusinya

“SDM unggul yang Bapak Ibu hasilkan mempunyai beberapa komponen. Komponen pertama adalah penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peningkatan keterampilan teknis yang relevan dengan perkembangan zaman,” ujar Presiden dalam keterangan persnya.

Sebagaimana diketahui, tahun 2023 mendatang, guru honorer akan diangkat sebagai ASN PPPK.

Bahkan, pemerintah pusat akan mengajukan dan menetapkan formasinya jika hingga Maret 2023 tidak diterima 100 persen dari pemerintah daerah.

Kabar bahagia ini tentunya tidak ingin jika kompetensi keahlian yang dimiliki guru malah dikesampingkan.

BACA JUGA:Informasi Ini Bikin Guru Honorer Senang, Ini Intinya...

Atas hal itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemballi mengingatkan kepada guru agar mampu menghasilkan sumber daya manusia (SDM) unggul.

Berkaitan dengan hal tersebut, Presiden Jokowi menyebutkan bahwa para guru honorer kini diberikan kebebasan agar bisa beradaptasi dengan perubahan zaman yang sangat cepat.

Menurutnya, para guru harus terus memperbarui informasi dan proses pengajaran dengan berbagai ilmu maupun teknologi baru yang terus bermunculan.

“Guru pun harus selalu meng-update informasi dan proses yang terpenting dalam pengajaran.

BACA JUGA:Guru Honorer Gelisah Terancam Tak Dapat THR, Ini Penyebabnya...

Menurut saya, saat ini adalah bagaimana proses pengajaran itu agar anak memiliki daya kritis yang baik.

Sehingga fleksibilitas itu diperlukan, tidak kaku, harus fleksibel karena ilmunya berkembang sangat cepat sekali,” ungkapnya.

Kepala Negara melanjutkan, komponen kedua dalam SDM unggul adalah mentalitas dan karakter.

Menurutnya, sikap santun, jujur, budi pekerti yang baik, peduli terhadap sesama, kerja keras, dan mampu bergotong royong makin penting untuk diajarkan dan harus terus dibangun.

BACA JUGA:Guru Honorer Lulus PG PPPK Banyak Namanya Tercatat Pendukung Parpol, Gimana Nih!

“Karakter kebangsaan yang kuat, karakter yang pancasilais, yang moderat, yang toleran, yang tahu mengenai Bhinneka Tunggal Ika, ini juga adalah sebuah keharusan,” imbuhnya.

Selanjutnya, komponen yang ketiga dari SDM unggul adalah kesehatan jasmani.

Menurut Presiden, akan jadi percuma ilmu dan keterampilan tinggi yang dimiliki oleh seseorang jika kondisi fisik dan mentalnya tidak sehat.

“Penguasaan ilmu yang hebat juga akan menjadi sia-sia jika anak didik kita tidak sehat jiwanya dan tidak sehat badannya.

BACA JUGA:2023 Pemerintah Janji Tuntaskan Guru Honorer, Ini Kata Mendikbudristek Nadiem Makarim...

Hati-hati mengenai ini karena sakit fisik maupun sakit mental adalah pengali nol dari prestasi akademis,” jelasnya.

“Oleh karena itu, saya ingin mengingatkan untuk kita semuanya, tugas kita adalah mencetak SDM yang unggul.

Yang unggul prestasi akademisnya, yang unggul keterampilannya, tetapi juga yang unggul karakter sosial dan kebangsaannya.

Dan unggul pula kesehatan raganya. Harus komplet, ini tugas berat Bapak, Ibu semuanya,” tandasnya.

BACA JUGA:Usulkan Portofolio Bagi Guru Honorer Untuk Syarat Pengangkatan PPPK

Tiga Paket Kebijakan Pemenuhan Guru PPPK

Sementara itu, Mendikbudristek Nadiem Makarim menguraikan tiga paket kebijakan mengenai pemenuhan guru PPPK.

Pertama, jika dalam bulan Februari hingga Maret 2023 formasi tidak diterima 100 persen dari pemerintah daerah maka pemerintah pusat bisa melengkapi jumlah formasi PPPK.

"Pemerintah pusat akan mengajukan dan menetapkan formasinya," ujarnya.

BACA JUGA:Masalah Guru Honorer di Sumsel, Ini Kata Anggota Komisi V DPRD Sumsel

Kedua, Undang-Undang APBN dan Peraturan Menteri Keuangan akan mengatur secara spesifik bahwa anggaran gaji dan tunjangan melekat untuk PPPK tidak akan bisa digunakan untuk hal lain.

Bahkan tidak bisa digunakan untuk hal pendidikan lainnya.

Ketiga, dana spesifik untuk pengangkatan PPPK tersebut hanya akan ditransfer ke pemda pada saat pengangkatan sudah terjadi.

Mekanisme ini sudah direstui Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang ingin menuntaskan honorer pada 2023.

BACA JUGA:Tuntut Kepastian Nasib, Guru Honorer Datangi BKPSDM Palembang

"Perekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) bertujuan meningkatkan kesejahteraan guru honorer, walaupun dalam pelaksanaannya ada berbagai kekurangan," kata Nadiem.

Dia menyadari dua tahun pelaksanaan seleksi PPPK guru, berbagai masalah timbul.

Salah satunya adanya kelompok guru honorer yang tidak mendapatkan formasi.

Oleh karena itu Nadiem mengimbau agar pemda mengajukan formasi PPPK 2023 untuk para guru honorer agar seluruhnya bisa terakomodir.

BACA JUGA:300 Guru Honorer di OKU Akan Diangkat Jadi PPPK

Di samping meminta kerja sama Pemda, Nadiem mengungkapkan ada tiga kebijakan yang sudah disiapkan pemerintah.

Tiga kebijakan tersebut hasil kolaborasi Kemendikbudristek, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Satu hal lagi yang perlu saya sampaikan kepada seluruh guru honorer, tiga kebijakan yang kami tempuh pada seleksi PPPK 2023, sudah direstui Presiden Jokowi," ujarnya. (*)

Sumber: