Tak Ada Kamar Bagi Pasien Pengguna KIS, Ini Kata Wawako Palembang!

PALEMBANG, PALPOS.ID – Masalah pelayanan BPJS Kesehatan di setiap rumah sakit yang ada di Kota Palembang ternyata menjadi sorotan Wakil Walikota Palembang, Fitrianti Agustinda.

BACA JUGA : Pemilik KIS BPJS Kesehatan Dapat 4 Macam Bansos dari Pemerintah, Ini Penjelasannya...

Pasalnya hingga sekarang pelayanan untuk pasien yang menggunakan Kartu Indonesia Sehat atau KIS si rumah sakit selalu dikucilkan.

Padahal, KIS tersebut merupakan program bantuan dari Pemrintah bagi masyarakat yang tidak mampu membayar biaya rumah sakit.

BACA JUGA:Kepesertaan KIS BPJS Kesehatan Anda Aktif atau Tidak, Cek Disini...

Dalam hal ini Wawako Fitri mengatakan, jika pelayanan untuk pasien yang menggunakan KIS tidak boleh ada perbedaan dengan pasien yang menggunakan BPJS Kesehatan biasa.

“Kemarin saya sudah mendapatkan laporan kalau ada pasien datang ke RS mereka ini ditanyai dulu berobatnya bayar pakai apa, kalau mereka jawab pakai KIS  selalu dibilang tidak ada kamar. Tapi giliran pembayarannya pakai pribadi langsung dibilang ada kamar, nah ini yang tidak boleh lagi,” katanya Wawako Fitri, Rabu, 8 Februari 2023.

BACA JUGA:6 Perbedan KIS dan BPJS Kesehatan, Baca Sampai Habis Ya!

Wawako Fitri menyampaikan, jika sebanyak 99.93 persen masyarakat di Kota Palembang memiliki KIS.

“Kita harus sama-sama membantu, untuk pihak rumah sakit dimana pun kalau ada yang sakit ya harus dibantu. Tidak boleh ada pilih kasih atau perlakuannya berbeda terhadap pasien,” ujarnya.

Wawako Fitri menjelaskan, setiap KIS yang diperuntukan bagi warga kurang mampu semua ditanggung oleh Pemerintah dan Pemerintah langsung yang membayar melalui BPJS Kesehatan.

BACA JUGA:Tanpa JKN-KIS BPJS Kesehatan, Warga Kota Palembang Bisa Berobat Gratis dengan Modal KTP

“Kan KIS juga semuanya ditanggung Pemerintah, dibayar juga melalui BPJS Kesehatan. Jadi semuanya harus mendapatkan perlakuan yang sama, dan mudah-mudahan kejadian ini banyak hikmah,” jelas Wawako.

Wawako Fitri menegaskan, setiap rumah sakit yang ada di Kota Palembang harus memperbaiki sistem pelayanan terhadap masyarakat terutama bagi yang kurang mampu.

Sumber: