Partisipasi Perempuan di Muara Enim Masih Tertinggal

MUARA ENIM, PALPOS.ID - Berdasarkan data BPS, Partisipasi angkatan kerja Perempuan di Kabupaten MUARA ENIM, masih tertinggal dibandingkan dengan laki-laki yakni Perempuan 55 persen dan laki-laki 83 persen.

Hal tersebut diungkapkan Bupati Muara Enim yang diwakili Pelaksana Tugas (Plt) Asisten III Bidang Administrasi Umum H Rinaldo SSTP MSi, pada saat pembukaan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan Bidang Politik dan Ekonomi di Kabupaten Muara Enim di Hotel Griya Serasan Sekundang Muara Enim, Selasa (24/7).

Adapun peserta sebanyak 60 orang berasal dari Alumni peserta Bimtek kepemimpinan Perempuan dari Kelurahan Gelumbang, Desa Sigam dan Karang Endah Kecamatan Gelumbang, dan perempuan anggota partai politik di kabupaten Muara Enim. Turut hadir juga anggota DPRD Kabupaten Muara Enim Munyati SH MH sebagai narasumber.

BACA JUGA:Tingkatkan Kompetensi Perawat Muara Enim Melalui Diklat

Menurut Ronaldo, masih kurangnya partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Muara Enim bisa terlihat dari keterwakilan perempuan dalam parlemen menjadi salah satu indikator Indeks pembedayaan gender. Pada tahun 2023 keterwakilan perempuan di parlemen sebesar 15,5 persen padahal sesuai targetkan pemerintah sebesar 30 persen.

Dikatakan Rinaldo, pemberdayaan perempuan adalah upaya untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial, budaya agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah sehingga dapat membangun kemampuan dan konsep diri.

Peningkatan kualitas hidup perempuan adalah upaya perbaikan kondsi fisik dan mental perempuan dalam pemenuhan hak dan kebutuhan hidupnya sebagai bagian hak asasi manusia dari berbagai bidang pembangunan terutama pendidikan, kesehatan, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, sosial, budaya, politik, hukum dan lingkungan hidup.

BACA JUGA:Soft Launching MPP, Pemda Muara Enim Siapkan 24 Gerai dengan 289 Layanan

Salah satu sub urusan pemerintah daerah bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, lanjut Aldo, adalah  peningkatan kualitas hidup perempuan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memberdayakan perempuan bidang Politik dan ekonomi.

Pemerintah Kabupaten Muara Enim, kata dia, berkomitmen di segala bidang dalam mengupayakan kesetaraan bagi laki-laki dan perempuan. Sinergitas antara pemerintah dan lembaga masyarakat dalam hal ini partai politik tentunya sangat diperlukan. Kompetensi yang mempuni dari calon-calon anggota legislatif dalam menyuarakan pemenuhan hak perempuan sangat dibutuhkan dalam pembangunan di Kabupaten Muara Enim.

“Keterwakilan perempuan dalam Parlemen menjadi salah satu indikator Indeks pembedayaan gender. Kepada nasarumber berikanlah ilmu dan pengalaman kepada seluruh peserta, dan kepada seluruh peserta diharapkan agar mengikuti kegiatan  ini dengan sebaik-baiknya,” harap Aldo.

BACA JUGA:Pembinaan Menjahit Sumbang PNBP pada Lapas Muara Enim Kemenkumham Sumsel

Sementara itu, Ketua Pelaksana Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPA) Vivi Mariani SSi MBmd Apt, mengatakan bahwa maksud dan tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan pemahaman peserta tentang upaya peningkatan kualitas perempuan khususnya dalam pemberdayaan perempuan dibidang politik dan ekonomi, meningkatkan pengetahuan peserta tentang kewirausahaan perempuan, mendorong keterwakilan perempuan dibidang politik guna meningkatkan indeks pemberdayaan gender di Kabupaten Muara Enim dan mendorong percepatan terbentuknya kaukus perempuan politik Indonesia (KPPI) di Kabupaten Muara Enim.*

Sumber: