Data Pengendalian Inflasi di Kota Lubuklinggau Tidak Terbaca Database, Nah Loh...

LUBUKLINGGAU, PALPOS.ID - Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuklinggau mengklaim data evaluasi pengendalian inflasi di Kota Lubuklinggau terdokumentasi dengan baik.

Namun dokumentasi  tersebut nyatanya tidak terbaca di database pusat. Nah loh... Kenapa ya.

Usut punya usut, ternyata dokumentasi yang telah dikirim Pemkot Lubuklinggau tersebut tidak dilaporkan ke operatornya sehingga tidak terbaca di database pusat.

BACA JUGA:Polemik Kepres dan Inpres Menempatkan Anak PKI Jadi Korban Tragedi 1965, Ini Tanggapan Merismon

Hal itu terungkap dalam rapat evaluasi pelaksanaan pengendalian inflasi daerah Kota Lubuklinggau triwulan III tahun 2023 oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, di ruang rapat Lantai 3 Kantor Walikota Lubuklinggau, Selasa 4 Oktober 2023.

Pejabat (Pj) Sekda Kota Lubuklinggau, H Tamri saat memimpin rapat, meminta agar koordinasi antar Pejabat Pengelolah Informasi dan Dokumentasi (PPID) terus ditingkatkan.

Demikian pula dukungan dari pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait pengendalian harus betul-betul maksimal. "Apa yang bisa dilakukan, ya lakukan,"ujarnya.

BACA JUGA:Wow, Pemkot Lubuklinggau Siapkan Bonus Atlet Porprov Senilai Rp2 Miliar

Dikatakan Tamri, dari beberapa kali rapat, diakuinya pemahaman secara keseluruhan terhadap mekanisme pengendalian inflasi masih belum maksimal.

Bahkan hasil evaluasi dari BPKP Perwakilan Provinsi Sumsel di Kota Lubuklinggau sampai triwulan III masih terdapat rekomendasi hasil pengawasan yang belum ditindaklanjuti.

Rekomendasi tersebut meliputi menetapkan aturan dan langkah-langkah pengendalian inflasi.

BACA JUGA:Menjelang Pileg Ketua RT Jadi Primadona Para Caleg, Ini Tanggapan Trisko

Menyediakan anggaran untuk mendukung tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

"Termasuk menganggarkan kebutuhan yang tidak terduga, serta menyusun sistem pemantauan harga," pungkasnya. *

Sumber: