KPK-BPKP-Pemda Perkuat Sinergi! Rakor PBJ Sumsel 2025 Fokus Perbaikan Tata Kelola dan Cegah Korupsi

PALPOS.ID - Upaya pencegahan korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa (PBJ) kembali mendapat penguatan signifikan melalui Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Area Pengadaan Barang dan Jasa yang digelar di Griya Agung Palembang, Rabu (19/11/2025).

Acara ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Penguatan Sinergi dan Kolaborasi Pemberantasan Korupsi di Wilayah Sumatera Selatan Tahun 2025 yang melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta pemerintah daerah.

Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Dr. H. Edward Candra, hadir mewakili Pemprov Sumsel untuk menunjukkan komitmen penuh dalam mendukung inisiatif antikorupsi, khususnya pada sektor PBJ yang selama ini menjadi titik rawan penyimpangan.

Fokus pada Penguatan Tata Kelola PBJ

BACA JUGA:Tingkatkan Kesadaran Hukum, Kemenkum Sumsel Sosialisasikan KUHP Baru

BACA JUGA:Kemenkum Sumsel Dorong Literasi Hukum Mahasiswa Lewat Campus Calls Out

Dalam sambutannya, Kasatgas Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK, Untung Wicaksono, menekankan bahwa pengadaan barang dan jasa adalah sektor yang paling membutuhkan pembenahan secara sistematis.

Menurutnya, tata kelola PBJ membutuhkan keterlibatan seluruh unsur pemerintah daerah, bukan hanya pejabat pengadaan.

Untung juga menggarisbawahi pentingnya Monitoring Center for Prevention (MCP) sebagai instrumen pengukuran efektivitas pencegahan korupsi.

Ia menegaskan bahwa MCP tidak hanya berisi data administratif, tetapi juga pedoman teknis serta format kerja yang menjadi rujukan dalam meningkatkan kualitas tata kelola.

BACA JUGA:Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel Apresiasi dan Dukung Penuh Kebijakan Gubernur Sumsel

BACA JUGA:Gubernur Herman Deru Dorong Inovasi Desa Wisata untuk Memajukan Pariwisata Sumsel

“Kelengkapan dokumen MCP menjadi indikator keseriusan pemerintah daerah dalam menjalankan agenda pencegahan korupsi. Kami berharap seluruh daerah di Sumsel dapat mencapai target kelengkapan minimal 85 poin,” ujarnya.

BPKP Tekankan Integritas Tata Kelola

Sumber: