Dedi Mulyadi Dorong Pemekaran Wilayah Jawa Barat: Perlu Otonomi yang Benar

JAWA BARAT, PALPOS.ID - Dedi Mulyadi Dorong Pemekaran Wilayah Jawa Barat: Perlu Otonomi yang Benar.

Anggota DPR RI dan mantan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi, secara terbuka menyuarakan pendapatnya bahwa Provinsi Jawa Barat sudah layak untuk melakukan pemekaran wilayah tingkat kota/kabupaten. 

Dalam wawancaranya dengan wartawan beberapa waktu yang lalu, Dedi Mulyadi yang juga politisi Gerindra, memaparkan pandangannya tentang pentingnya otonomi yang benar dan pemekaran yang tepat di wilayah tersebut.

Dedi Mulyadi memandang perlunya pemekaran sebagai langkah strategis untuk mengimbangi pertumbuhan penduduk dan ekonomi di Jawa Barat. 

BACA JUGA:Momentum Pemekaran Daerah: 17 Daerah di Provinsi Jawa Barat Mengusulkan Kabupaten/Kota Baru

BACA JUGA:17 Daerah di Provinsi Jawa Barat Mengusulkan Pemekaran Kabupaten/Kota Baru

Meskipun beberapa pemekaran wilayah sudah dilakukan, ia menilai kebijakan otonomi yang diterapkan selama ini kurang tepat.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), Jawa Barat saat ini menjadi daerah dengan penduduk terbanyak di Indonesia, mencapai 49,4 juta jiwa. 

Jumlah ini mengungguli Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta. Dedi Mulyadi menegaskan bahwa otonomi di Provinsi Jawa Barat harus ada, dan ia mendukung pemekaran wilayah dengan menambah jumlah kabupaten.

"Saya setuju pemekaran dilakukan, kabupaten diperbanyak. Berkaca pada zaman Pak Soeharto yang memekarkan kabupaten di Jawa Tengah jadi banyak, sehingga pertumbuhan lebih cepat karena mendapat sokongan Dana Alokasi Khusus (DAK) hingga Dana Alokasi Umum (DAU) yang lebih merata dan efektif," ujar Dedi Mulyadi.

BACA JUGA:17 Daerah Bersiap Menjadi Daerah Otonomi Baru Pemekaran Daerah di Jawa Barat

BACA JUGA:Wacana Pemekaran Daerah di Jawa Barat: 17 Daerah Siap Jadi Daerah Otonom Baru

Pria kelahiran Subang, 11 April 1971, mengakui bahwa beberapa daerah di Jawa Barat sudah mengalami pemekaran lewat kebijakan otonomi. 

Namun, menurutnya, ada kekeliruan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Ia mencontohkan beberapa kota seperti Depok, Banjar, Ciamis, dan Sukabumi yang menurutnya kurang efektif karena wilayahnya tetap tergolong kecil.

Sumber: