Pemekaran Wilayah Sulawesi Barat: Dampak Otonomi Baru Terhadap Perkembangan Kabupaten Majene

SULAWESI BARAT, PALPOS.ID - Pemekaran Wilayah Sulawesi Barat: Dampak Otonomi Baru Terhadap Perkembangan Kabupaten Majene.

Desentralisasi di Indonesia mengalami titik balik signifikan dengan diberlakukannya Undang-Undang (UU) Nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah, yang kemudian disempurnakan menjadi UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. 

Langkah ini membuka jalan bagi pemekaran wilayah, sebuah proses yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas kesejahteraan dan pembangunan daerah melalui pengelolaan sumber daya yang lebih terfokus dan efektif.

Provinsi Sulawesi Barat lahir dari pemekaran wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat pada tanggal 5 Oktober 2004. 

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Sulawesi Barat: Pembentukan Dua Kabupaten Otonomi Menjadi Isu Utama Masyarakat

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Sulawesi Barat: Eksplorasi Keindahan Kabupaten Otonomi Baru di Ujung Pulau Sulawesi

Kabupaten Majene, yang telah berdiri sejak tahun 1959, menjadi satu-satunya wilayah di Sulawesi Barat yang tidak mengalami perubahan administrasi sejak pemekaran ini. 

Dalam konteks ini, penting untuk mengkaji bagaimana pemekaran provinsi telah mempengaruhi perkembangan Kabupaten Majene, khususnya melalui aspek ekonomi, sosial kependudukan, dan infrastruktur.

Aspek Ekonomi

Dalam konteks ekonomi, Kabupaten Majene menghadapi tantangan signifikan pasca pemekaran. 

Sektor pertanian, yang merupakan tulang punggung perekonomian, mengalami stagnasi. 

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Sulawesi Barat: Dinamika Perjuangan Otonomi Baru Menuju Kemajuan

BACA JUGA:Pemekaran Wilayah Sulawesi Barat: Perjuangan Bentuk 2 Kabupaten Otonomi Baru Sejak 2008

Kendala utama adalah kurangnya inovasi dan modernisasi pertanian, serta terbatasnya akses terhadap pasar yang lebih luas.

Sumber: