Semua TPS di OKU Rawan Terjadi Pelanggaran

BATURAJA, PALPOS.ID - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) menyatakan bahwa semua Tempat Pemungutan Suara (TPS) di wilayahnya berpotensi mengalami pelanggaran pada Pilkada 2024 mendatang. 

Ketua Bawaslu OKU, Yudi Risandi, menegaskan bahwa pihaknya belum memastikan pemetaan secara spesifik terhadap titik-titik rawan, karena potensi kerawanan dinilai merata di seluruh TPS.

"Untuk titik rawan pemilu 2024 di Kabupaten OKU, kami tidak memetakan secara spesifik lokasi tertentu karena di seluruh lokasi TPS tingkat kerawanannya sama," ujar Yudi di Baturaja, Rabu 21 Agustus 2024.

Dia menekankan bahwa Bawaslu tidak ingin terfokus pada pemetaan tertentu sebagai strategi pengawasan melainkan lebih mengedepankan pengawasan menyeluruh di setiap TPS.

Yudi menjelaskan fokus pengawasan yang merata di semua TPS didasarkan pada pengalaman dari Pilkada sebelumnya. Di mana upaya pemetaan yang terlalu spesifik, menurutnya, justru mengakibatkan ketidakfokusan dalam pengawasan. 

"Kami fokuskan di setiap TPS yang berpotensi rawan pelanggaran, dan tidak ingin terfokus hanya pada pemetaan," jelasnya.

BACA JUGA:Bawaslu OKU Ingatkan ASN Agar Tak Terlibat Politik Praktis

BACA JUGA:Jelang Pilkada 2024, Bawaslu OKU Sambangi Kantor Kejari

Untuk menjalankan pengawasan yang efektif, Bawaslu OKU akan melakukan koordinasi dengan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam). 

Menurut Pasal 105 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Panwascam memiliki tugas penting dalam mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran pemilu di tingkat kecamatan.

Yudi juga menyebutkan bahwa indikasi titik rawan pelanggaran dan konflik berpotensi terjadi di setiap TPS. "Petugas kita di lapangan akan melakukan pengawasan dengan sistem melekat untuk memastikan setiap potensi pelanggaran dapat dicegah," terangnya.

Selain potensi pelanggaran, Bawaslu OKU juga akan memperhatikan titik-titik yang rawan bencana alam seperti banjir dan tanah longsor, yang dapat mengancam kelancaran proses pemungutan suara.

Yudi menegaskan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan data terbaru mengenai lokasi rawan bencana, sehingga dapat dilakukan antisipasi lebih awal.

"Masyarakat diharapkan turut serta dalam menjaga ketertiban dan melaporkan jika menemukan adanya pelanggaran selama proses Pilkada 2024 berlangsung," tandasnya.

Sumber: