Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD Kembali Mencuat, Ini Kata Pengamat

PALPOS.ID - Wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi pemilihan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali mengemuka. 

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan bahwa pemerintah tengah mengkaji usulan ini untuk memastikan apakah langkah tersebut sejalan dengan prinsip demokrasi yang tertuang dalam konstitusi sekaligus mempertimbangkan efisiensi penyelenggaraan negara.

“Wacana ini perlu dikaji lebih lanjut karena dalam Undang-Undang Dasar (UUD), pilkada tidak harus dilakukan secara langsung. Pemilihan secara demokratis itu bisa berarti banyak hal, termasuk melalui DPRD,” ujar Supratman usai rapat di Istana Kepresidenan, Jakarta, belum lama ini. 

BACA JUGA:KPU Respons Wacana Presiden Prabowo Soal Pilkada Tidak Langsung Melalui DPRD

BACA JUGA:Rekapitulasi KPU Sumsel Selesai: HDCU Unggul Telak di Pilgub Sumsel 2024 Serta Kuasai 15 Daerah

Supratman menggarisbawahi bahwa efisiensi menjadi salah satu pertimbangan utama dalam wacana ini. Menurutnya, pemilihan kepala daerah secara langsung kerap menimbulkan pemborosan anggaran negara.

Terkait wacana tersebut, Pengamat Sosial dan Politik Sumsel, M. Haekal Al-Haffafah S.Sos., M.Sos angkat bicara. 

Dikatakan Haekal, sebelum membahas soal sepakat tidak sepakat dan sebelum masuk kewilayah argumentasi politis, perlu digali apa yang sebetulnya menjadi basis argumentasi akademis kenapa muncul wacana Pilkada oleh DPRD. 

BACA JUGA:Jokowi Tegaskan Dirinya 'Partai Perorangan' Usai Disebut Tak Lagi Bagian dari PDIP

BACA JUGA:Reses Tahap I, Anggota DPRD Sumsel Dapil III Serap Aspirasi di 3 titik Pemulutan OI

"Alasan-alasan yang sering dimunculkan diantaranya biaya mahal dan pemborosan anggaran, masalah Politik Uang, kecurangan oleh penyelenggara pemilu, menjaga stabilitas dan mencegah konflik horizontal, mencegah politik dinasti dll, " jelasnya. 

Dijelaskan Haekal, secara moral dirinya, sepemikiran dengan wacana Prabowo, resikonya memang akan dicap kembali ke Orde Baru, dituduh menguatkan oligark parpol.

"Tapi kalau kita mau jujur problem yang muncul lewat pilkada langsung itu jauh lebih kompleks, " ucapnya. 

BACA JUGA:Anggota DPRD Sumsel Dapil VI Gelar Reses di Prabumulih Barat: Warga Antusias Sampaikan Aspirasi

Sumber: